NARASITODAY.COM, HANOI – Pemerintah Vietnam resmi memberlakukan paket insentif nasional guna mendorong masyarakat memiliki lebih banyak anak. Kebijakan yang mulai berlaku pada Rabu (1/7/2026) itu menjadi bagian dari strategi menghadapi ancaman penuaan penduduk yang dinilai semakin membayangi negara tersebut.
Mengutip laporan Channel News Asia, kebijakan tersebut diatur dalam undang-undang kependudukan yang baru, satu tahun setelah pemerintah mencabut aturan pembatasan dua anak yang telah berlaku selama puluhan tahun.
Melalui regulasi baru itu, pemerintah memperpanjang masa cuti melahirkan dari enam bulan menjadi tujuh bulan. Selain itu, ibu hamil akan memperoleh fasilitas pemeriksaan kehamilan gratis serta bantuan keuangan khusus hingga sebesar 228 dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp4,09 juta, setara dengan sekitar dua pertiga rata-rata gaji bulanan di Vietnam.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengubah arah kebijakan kependudukan, dari semula berfokus pada pengendalian angka kelahiran menjadi mendorong pertumbuhan populasi di tengah meningkatnya usia harapan hidup.
Kepala Kependudukan dan Pembangunan Dana Populasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) di Vietnam, Pham Thi Lan, menyebut perubahan itu sebagai pergeseran kebijakan yang cukup besar.
“Kami beralih dari pengendalian keluarga berencana ke fokus pada pembangunan kependudukan,” tegasnya.
Bagi sebagian warga, tambahan insentif tersebut memang memberi manfaat. Nguyen Kim Bich, perempuan berusia 32 tahun, mengaku kebijakan baru memberikan lebih banyak waktu bagi keluarganya untuk merawat bayi yang baru lahir.
“Saya bisa tinggal di rumah satu bulan lagi bersama bayi saya, dan suami saya bisa tinggal di rumah beberapa hari lagi,” kata Bich.
Namun, ia menilai bantuan yang diberikan pemerintah belum cukup untuk mendorong keluarganya memiliki anak kedua.
Bich dan suaminya, Lai, yang bekerja sebagai akuntan dan profesional periklanan, mengaku hampir separuh pendapatan bulanan mereka sebesar 1.000 dolar Amerika Serikat habis untuk membesarkan anak pertama. Mereka juga masih tinggal bersama orang tua di rumah yang berukuran terbatas.
“Manfaatnya bagus tapi tidak cukup,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tambahan cuti dan insentif tunai belum mampu mengubah keputusan keluarganya.
“Cuti satu bulan lagi dan uang sebesar US$75 tidak akan pernah menarik kami untuk memiliki anak kedua,” katanya, menyebutkan berapa besar bonus yang ia harapkan untuk memenuhi syarat.
Vietnam selama ini dikenal memiliki budaya keluarga dengan dua anak. Kebijakan pembatasan jumlah anak mulai diterapkan secara resmi pada 1988, meski gagasan pengendalian kelahiran telah berkembang sejak dekade 1960-an ketika pemerintah berupaya mengendalikan pertumbuhan penduduk pada masa perang.
Berbeda dengan China yang pernah menerapkan kebijakan satu anak disertai langkah penegakan yang ketat, Vietnam menjalankan pembatasan tersebut dengan pendekatan yang lebih longgar.
Meski demikian, perubahan struktur demografi kini menjadi tantangan baru. Meningkatnya angka harapan hidup yang tidak diimbangi dengan tingkat kelahiran telah menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara dengan proses penuaan penduduk tercepat di dunia.
Di sisi lain, Vietnam masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang termasuk tercepat di Asia. Namun, tingkat pendapatan masyarakat dinilai belum cukup tinggi untuk menghadapi dampak jangka panjang dari populasi yang menua.
Produk domestik bruto (PDB) per kapita Vietnam saat ini tercatat sekitar 5.000 dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih jauh di bawah tingkat pendapatan yang dimiliki Jepang ketika negara itu mulai menghadapi penurunan angka kelahiran pada awal 1980-an.
Dalam laporannya pada 2021, Bank Dunia mengingatkan bahwa Vietnam memiliki waktu yang terbatas untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan demografi.
“Ini berarti Vietnam akan mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk beradaptasi dengan masyarakat lanjut usia dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya,” tulis Bank Dunia dalam laporannya.
Lembaga tersebut juga menilai reformasi harus segera dilakukan agar perlambatan ekonomi dapat diantisipasi.
“Negara ini mempunyai jendela sempit untuk melakukan reformasi sebelum menghadapi perlambatan besar dalam pertumbuhan,” katanya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
