NARASITODAY.COM, MANAGUA – Presiden Nikaragua Daniel Ortega menyatakan negaranya tidak akan lagi menggelar pemilihan umum, sebuah pernyataan yang memperkuat sinyal konsolidasi kekuasaan rezim yang telah dipimpinnya sejak 2007. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan 47 tahun Revolusi Sandinista 1979 pada Selasa (21/7/2026).
Dalam pidatonya, Ortega menegaskan pemerintah akan bekerja sama dengan Majelis Nasional yang dikuasai partainya untuk menyusun regulasi baru yang bertujuan memperkuat pemerintahan dan mencegah oposisi kembali memperoleh ruang politik.
“Tidak akan ada lagi pemilihan di sini sehingga mereka (partai oposisi) dapat mencoba merebut pemerintahan, merebut kekuasaan,” kata Ortega, seperti dikutip The Guardian.
Ia mengatakan pemerintah membutuhkan aturan yang lebih tegas untuk menghadapi pihak-pihak yang dianggap berupaya menggulingkan pemerintah.
“Kami membutuhkan undang-undang yang membangun tembok, penghalang, terhadap para perencana kudeta dan pengkhianat yang menjual negara mereka,” imbuhnya.
Pernyataan pemimpin berusia 80 tahun itu dinilai menjadi eskalasi terbaru dari berbagai kebijakan yang selama ini dianggap mempersempit ruang demokrasi di Nikaragua. Ortega bersama istrinya, Rosario Murillo, yang menjabat sebagai wakil presiden, telah lama mendapat sorotan internasional atas langkah-langkah yang dinilai membungkam oposisi dan memperkuat kendali terhadap lembaga negara.
Analis senior Amerika Latin dari Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Tiziano Breda, menilai keputusan tersebut menandai perubahan besar dalam sistem politik Nikaragua.
“Dengan keputusan ini, Ortega dan Murillo telah mengukuhkan transisi negara menuju kediktatoran keluarga sepenuhnya,” ujarnya.
Menurut Breda, pasangan Ortega-Murillo semakin khawatir bahwa ruang politik sekecil apa pun dapat menjadi titik awal munculnya kekuatan oposisi.
“Alih-alih menggelar pemilihan yang curang, mereka memilih untuk menghilangkan persaingan elektoral sama sekali,” katanya.
Secara konstitusional, Nikaragua seharusnya menggelar pemilihan umum pada tahun depan. Namun, Ortega tidak menjelaskan apakah pemilu akan dibatalkan sepenuhnya atau hanya membatasi partisipasi kelompok oposisi.
Pada pemilu 2021, pemerintah Ortega telah melarang sejumlah partai politik mengikuti pemilu dan memenjarakan seluruh kandidat presiden dari kubu oposisi sebelum pemungutan suara berlangsung. Langkah tersebut menuai kritik luas dari komunitas internasional.
Penguatan kekuasaan Ortega juga terlihat melalui reformasi konstitusi yang disahkan tahun lalu. Perubahan itu memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun serta mengangkat Rosario Murillo sebagai wakil presiden bersama. Sebelumnya, Amerika Serikat menyebut pemerintahan pasangan tersebut sebagai “kediktatoran Murillo-Ortega”.
Dalam pidato yang sama, Ortega kembali melontarkan kritik kepada Amerika Serikat. Ia menuduh Washington berada di balik operasi terhadap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada Januari lalu.
“Dengan segenap kekuatan mereka, mereka menyerbu istana presiden… Mereka membunuh seluruh pasukan keamanan di sana dan membawa mereka ke Amerika Serikat untuk dipenjara. Ini mengerikan,” kata Ortega.
Ortega juga kembali membela kebijakan keras pemerintahnya dengan menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menghadapi “para perencana kudeta” yang menurutnya berada di balik gelombang demonstrasi nasional pada 2018.
Namun, berbagai organisasi internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mencatat penumpasan terhadap aksi protes tersebut menyebabkan lebih dari 350 orang tewas, ratusan lainnya terluka, ribuan warga dipenjara, serta hampir satu juta penduduk terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
