Skandal Ujian Bocor Picu Demo Besar Mahasiswa di India, Modi Tertekan

0
mahasiswa
Ilustrasi Kerumunan orang-orang demonstran.Foto : Istock

NARASITODAY.COM, NEW DELHI – Gelombang demonstrasi mahasiswa yang dikenal sebagai gerakan “Kecoa” terus mengguncang India. Aksi yang dipicu oleh kemarahan atas kasus kebocoran soal ujian tersebut kini berkembang menjadi tekanan politik besar bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Di tengah meningkatnya tuntutan publik, Modi akhirnya menyampaikan pernyataan pertamanya terkait aksi mahasiswa tersebut. Pemerintah berjanji membentuk pengadilan jalur cepat untuk mempercepat proses hukum terhadap pejabat yang terbukti terlibat dalam skandal kebocoran soal ujian.

Melalui akun X, Modi menegaskan pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang dianggap merusak masa depan generasi muda.

“Mereka yang merusak masa depan generasi muda tidak akan dibiarkan lolos,” kata Modi.

“Tidak ada yang lebih penting daripada kesejahteraan dan masa depan generasi muda kita,” tulis Modi melalui akun X, seperti dikutip The Guardian, Kamis (23/7/2026).

Namun, janji tersebut belum mampu meredakan kemarahan kelompok mahasiswa yang berada di balik gerakan “Kecoa”. Cockroach Janata Party (CJP), kelompok yang memimpin aksi tersebut, menilai langkah pemerintah hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.

Baca Juga :  5 Faktor yang Membuat Video Call Menjadi Tidak Nyaman

Juru bicara CJP Saurav Das mengatakan pemerintah belum menunjukkan pertanggungjawaban nyata atas berbagai kasus kebocoran soal ujian yang telah terjadi.

“Ini hanya solusi sementara. Ini tidak memberikan pertanggungjawaban. Belum ada satu pun vonis selama bertahun-tahun ini, jadi tindakan ini tidak ada gunanya,” ujarnya.

CJP tetap menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur dari jabatannya. Selain itu, kelompok mahasiswa tersebut mendesak pemerintah melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan India agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

Tekanan terhadap pemerintah meningkat setelah sekitar 50.000 orang mengikuti aksi unjuk rasa di New Delhi pada Senin. Massa berupaya menuju gedung parlemen, tetapi kepolisian tidak memberikan izin dan membubarkan demonstrasi menggunakan pentungan serta gas air mata.

Baca Juga :  Demonstrasi Ribuan Warga Tolak Tunjangan DPR Rp50 Juta, Sorotan Internasional Menguat

Hingga Rabu, lebih dari 1.000 demonstran masih bertahan di kawasan Jantar Mantar, New Delhi. Mereka tetap melakukan aksi meski harus menghadapi kondisi cuaca panas dan lembap.

Gelombang protes tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah kelompok oposisi. Anggota parlemen dari Partai Kongres, Renuka Chowdhury, mempertanyakan keputusan Modi mempertahankan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan di tengah meningkatnya kemarahan publik.

“Sejujurnya, apakah menteri ini lebih berharga, lebih penting daripada memulihkan harmoni dan ketertiban di negara ini?” katanya kepada India Today.

Pemimpin oposisi Rahul Gandhi juga mendesak pemerintah mengambil tindakan lebih tegas. Ia meminta Pradhan mundur dan menuntut Modi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena dinilai gagal menjamin sistem pendidikan yang adil.

Gandhi menyebut India telah menghadapi 152 kasus kebocoran soal ujian dalam satu dekade terakhir, tetapi belum ada satu pun pelaku yang menerima hukuman.

Baca Juga :  Gempa Magnitudo 7,4 Guncang Vanuatu, Satu Orang Tewas dan Bangunan Rusak

Pemerintah membantah kritik tersebut. Menteri Kesehatan JP Nadda menuding oposisi memanfaatkan kemarahan mahasiswa untuk kepentingan politik.

Sementara itu, para pemimpin CJP menyatakan hanya bersedia melakukan dialog apabila para menteri pemerintah datang langsung ke lokasi demonstrasi dan berbicara secara terbuka di hadapan para mahasiswa.

Aksi solidaritas terhadap gerakan “Kecoa” juga terus meluas ke sejumlah kota besar India, seperti Mumbai, Chennai, Hyderabad, Indore, dan Patiala.

Sejumlah pengamat menilai persoalan ini menjadi ujian politik bagi pemerintahan Modi. Keputusan mempertahankan Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan disebut berkaitan dengan pertimbangan politik, terutama di tengah meningkatnya tekanan oposisi dan persoalan pengangguran yang masih menjadi perhatian masyarakat India.

Kini, pemerintah India menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa langkah pembentukan pengadilan jalur cepat bukan sekadar respons sementara, melainkan upaya nyata dalam memperbaiki sistem pendidikan dan mengembalikan kepercayaan publik.***

Editor : Alysa

Sumber : cnbcindonesia.com