NARASITODAY.COM – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, melarang seluruh sekolah di wilayah Jabar untuk menyelenggarakan kegiatan study tour. Selain itu, ia juga melarang sekolah untuk menjual buku atau seragam kepada siswa.
Dedi Mulyadi juga meminta agar seluruh guru di Jawa Barat tidak mengakses media sosial saat berada di lingkungan sekolah.
Dedi Mulyadi berencana membentuk tim dari bagian kepegawaian yang akan mengelola keuangan sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah dan guru tidak lagi bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) atau dana hibah lainnya.
“Keuangan BOS tidak lagi akan dikelola oleh kepala sekolah, karena hal ini terlalu membebani mereka. Selanjutnya, guru tidak boleh terbebani oleh tugas administratif seperti membuat laporan, yang mengganggu fokus mereka dalam mengajar,” ujar Dedi Mulyadi dalam akun Instagramnya, Jumat (7/2/2025).
Demul, demikian panggilan Dedi Mulyadi, menekankan bahwa guru harus bisa berkonsentrasi penuh pada kegiatan mengajar tanpa perlu memikirkan hal-hal di luar itu. Bahkan, ia meminta agar guru tidak bermain TikTok di dalam kelas.
“Guru diharapkan tidak melakukan aktivitas media sosial di sekolah yang tidak berkaitan dengan pendidikan,” jelasnya.
“Misalnya, guru yang menari di ruang kelas atau menunjukkan pakaian atau sepatu mereka hanya untuk menarik perhatian netizen. Ini hal-hal yang tidak relevan,” tegas Dedi Mulyadi.
Ia juga meminta guru untuk lebih memposting kegiatan siswa daripada sekadar berbagi foto diri atau video menari. “Fokuslah pada apa yang diperlukan oleh siswa dan bagikan kegiatan mereka yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan merangsang kreativitas siswa,” ujarnya lebih lanjut.
Selain itu, Dedi Mulyadi menginginkan agar sekolah tidak dijadikan tempat untuk transaksi perdagangan. “Sekolah tidak boleh lagi menjual buku, LKS, seragam, atau produk lainnya,” katanya.
Ia bahkan melarang penyelenggaraan kegiatan study tour yang memungut biaya, termasuk kegiatan seperti renang dan sejenisnya. “Kegiatan seperti ini hanya akan menimbulkan kecurigaan dan memberi tekanan psikologis kepada guru,” ungkapnya.
Dedi Mulyadi juga menegaskan komitmennya untuk menata pendidikan lebih baik dengan fokus pada pemanfaatan anggaran bantuan provinsi yang akan diarahkan pada kebutuhan sekolah, bukan untuk kegiatan lain.
“Mari bersama-sama kita benahi pendidikan ini dengan satu komitmen dari saya bahwa anggaran bantuan provinsi akan diprioritaskan untuk kebutuhan yang nyata di sekolah,” jelasnya.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi melalui akun YouTube-nya meminta Sekda Provinsi Jawa Barat untuk memastikan agar anak-anak pejabat di daerah tersebut bersekolah di sekolah negeri.
“Sekda, tolong beri contoh, anak-anak pejabat di kabupaten dan pusat, sebaiknya bersekolah di sekolah negeri,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, langkah ini bisa memberikan contoh sekaligus membantu meningkatkan kualitas sekolah negeri. “Jika pejabat dinas pendidikan mengirimkan anaknya ke SD swasta, kapan mereka akan meningkatkan kualitas sekolah negeri? Itu menunjukkan bahwa mereka tidak percaya dengan sekolah yang mereka pimpin,” ungkapnya.
Dedi Mulyadi pun berencana untuk menyekolahkan putrinya di SD Negeri. “Saya siapkan anak saya untuk sekolah di SD Negeri,” tambahnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
