NARASITODAY.COM – Kebijakan Bekerja Fleksibel ASN, Pimpinan Instansi Dapat Sesuaikan Tugas Sesuai Kebutuhan. Pada 5 Maret 2025, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur penerapan kebijakan Bekerja Fleksibel (Flexible Working Arrangement/FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pemerintahan serta pelayanan publik, terutama saat momen libur nasional dan cuti bersama.
Kebijakan fleksibel ini diambil dengan mempertimbangkan lonjakan mobilitas masyarakat pada libur nasional dan cuti bersama yang jatuh pada Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Rini menjelaskan bahwa, “Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka libur nasional dan cuti bersama, pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN di lingkungan instansinya.”
Dengan adanya SE tersebut, instansi pemerintah diberikan kebebasan untuk mengatur pola kerja ASN mereka. Ini termasuk kombinasi antara bekerja dari kantor (work from office/WFO), bekerja dari rumah (work from home/WFH), atau bahkan bekerja dari lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan instansi (work from anywhere/WFA).
Dalam pelaksanaannya, penyesuaian ini akan dilakukan dalam periode empat hari, yakni dari Senin (24/3/2025) hingga Kamis (27/3/2025), menjelang libur nasional.
Namun, penyesuaian tersebut harus tetap mempertimbangkan kelancaran pelayanan publik. Dalam SE tersebut juga ditegaskan bahwa meskipun ASN diberikan fleksibilitas, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat tidak boleh terganggu. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik agar semua tugas tetap terlaksana dengan baik.
Pimpinan instansi juga diimbau untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik yang esensial, seperti layanan kesehatan, transportasi, dan keamanan, yang dapat diakses masyarakat tanpa hambatan.
“Pimpinan instansi pemerintah juga memerintahkan penyelenggara layanan publik agar memastikan layanan esensial tetap tersedia dan ramah bagi kelompok rentan,” ujar Rini.
Selama periode penyesuaian ini, Rini juga mengingatkan pimpinan instansi untuk selektif dalam memberikan cuti tahunan, dengan memperhatikan beban kerja, karakteristik tugas, serta jumlah pegawai yang tersedia.
Selain itu, pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja ASN tetap menjadi prioritas. Bahkan bagi instansi yang menerapkan jam kerja bergilir, harus ada pengaturan ulang agar layanan tetap optimal.
“Para pimpinan instansi pemerintah juga harus memastikan kanal pengaduan tetap terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan informasi terkait perubahan jadwal atau cara mengakses layanan,” tambahnya.
Semua langkah ini bertujuan memastikan bahwa meskipun ada penyesuaian kerja, kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik tetap terjaga.***
