NARASITODAY.COM- Lokapurna, sebuah kawasan bersejarah di Desa Gunungsari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, tengah berkembang pesat sebagai destinasi wisata berbasis alam dan perkebunan.
Berawal dari perjuangan para veteran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengelola lahan sejak 1967, kini wilayah ini menjelma menjadi pusat ekonomi lokal yang mandiri.
Menurut Darul Dinar, generasi ketiga dari pendiri Kampung Lokapurna, nama ini berasal dari singkatan “Lokasi Purnawirawan.”
“Kakek saya adalah seorang veteran. Nama Lokapurna memang diambil dari singkatan itu, sebagai penghormatan terhadap para purnawirawan yang membangun kawasan ini,” ungkapnya.
Sejarah kawasan ini semakin kuat setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 268 Tahun 1987, yang mengakui Lokapurna sebagai daerah pertanian dan peternakan. Namun, seiring waktu, keindahan alamnya menarik perhatian masyarakat dan wisatawan, mengubah kawasan ini menjadi destinasi yang menjanjikan.
Terletak di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, Lokapurna menawarkan perpaduan lanskap perkebunan dengan latar perbukitan Gunung Salak di sisi barat daya.
Keindahan inilah yang mendorong tumbuhnya ekosistem wisata berbasis masyarakat.
“Wisata dan perkebunan berkembang bersama, menciptakan peluang ekonomi bagi warga setempat dan sepanjang jalur Ciampea-Cikampak-Cibatok-Lokapurna selama hampir 59 tahun,” jelas Darul.
Keberlanjutan ekonomi di Lokapurna berjalan secara organik, didukung oleh usaha warga yang bergerak di bidang kuliner, jasa, penginapan, dan sektor lainnya. Infrastruktur pun terus berkembang, mengubah citra desa ini dari kawasan terpencil menjadi Desa Wisata Mandiri yang maju.
Perkembangan pesat Lokapurna menjadikannya alternatif wisata bagi masyarakat Jabodetabek, yang sebelumnya terpusat di kawasan Puncak-Ciawi.
Hal ini tidak hanya membantu mengurangi kepadatan di jalur Puncak, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pengunjung melalui wisata berbasis alam.
Meski sudah berkembang, Darul menyoroti tantangan administratif yang masih dihadapi, terutama terkait perizinan dan tata aturan wilayah. Ia berharap pemerintah daerah dapat segera memberikan legitimasi formal bagi Lokapurna.
“Proses wisata sering kali berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi. Pemerintah harus melihat ini sebagai peluang, bukan hambatan, dan mendukung kawasan seperti Lokapurna agar semakin maju,” tukasnya. (Zho/And)
