NARASITODAY.COM – Di tengah semarak pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor, sebuah angin segar datang bagi para pegiat seni dan budaya. Pemerintah Kabupaten Bogor mengumumkan rencana revitalisasi gedung kesenian yang terletak di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Jawa Barat. Sebuah langkah yang disambut hangat, sekaligus menimbulkan ekspektasi tinggi dari komunitas budaya lokal.
Gedung kesenian ini telah lama berdiri, namun sebagian masyarakat menilai fungsinya belum optimal sebagai ruang ekspresi dan apresiasi seni. Salah satu yang bersuara lantang menyikapi rencana revitalisasi ini adalah Putra Sungkawa Padjajaran, seorang pemerhati sekaligus praktisi budaya yang telah lama mengamati dinamika seni di Bogor.
“Syukur alhamdulillah sekarang mau ada revitalisasi,” ungkap Putra saat dihubungi pada Selasa (29/4/2025).
Namun bagi Putra, revitalisasi bukan hanya perkara mempercantik fisik bangunan. Ia menekankan perlunya perubahan mendasar, termasuk desain arsitektural dan konsep pemanfaatan ruang. Ia mengusulkan agar gedung kesenian dibangun ulang secara total, dengan konsep yang lebih mengakar pada kearifan lokal.
“Mending bongkar semua, kalau direvitalisasi perawatannya lebih berat. Lebih baik buat baru dengan arsitektur kearifan lokal yang ikonik, seperti Gedung Sate di Bandung yang menggabungkan gaya Sunda dan Belanda,” tegasnya.
Putra juga menyoroti pentingnya fasilitas pendukung seperti area bazar seni yang dapat menarik lebih banyak pengunjung dan memberi ruang bagi pelaku kreatif untuk memasarkan karya. Tanpa ini, ia khawatir gedung hanya akan menjadi monumen sepi.
“Harus ada tempat untuk bazar, karena tanpa bazar, gedung kesenian itu berinvestasi akan sepi,” tambahnya.
Di balik gagasan besar pembangunan fisik, Putra mengingatkan agar tidak terjebak pada kemegahan yang justru menjadi beban di kemudian hari.
“Kalau bikin bangunan jangan terlalu megah dengan banyak show up lampu, supaya tidak menjadi beban biaya listrik, kecuali kalau ada subsidi sosial dari PLN,” katanya memberi peringatan.
Namun kritik Putra tidak berhenti di sana. Ia juga mempertanyakan logika tarif sewa yang diberlakukan pada gedung kesenian tersebut. Menurutnya, jika dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, maka gedung seharusnya bisa diakses secara gratis atau dengan tarif minimal oleh masyarakat.
“Kalau dikelola langsung oleh Disparbud, kenapa masyarakat harus tetap bayar sewa? Seharusnya, jika gedung kesenian ini memang dikelola pemerintah, tidak ada biaya sewa,” ujarnya dengan nada heran.
Baginya, revitalisasi tanpa pemberdayaan pelaku seni hanyalah perias permukaan. Ia mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada bangunan, tetapi juga membangun ekosistem budaya yang hidup. Melibatkan pamong budaya dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk memperkuat pendidikan seni di kalangan pelajar adalah salah satu solusi yang ia tawarkan.
“Jangan cuma gunannya saja yang diberi anggaran untuk bagus,” pungkasnya.
Bagi Putra, pembangunan fisik hanyalah satu sisi dari mata uang. Tanpa pengelolaan yang tepat, strategi keterlibatan publik, dan kebijakan yang mendukung, gedung kesenian hanya akan menjadi bangunan kosong tanpa jiwa.***
