NARASITODAY.COM – Pemerintah tengah menggencarkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel Merah Putih) sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi lokal dan distribusi barang kebutuhan pokok. Meski begitu, sejumlah pihak menyoroti potensi monopoli pasar yang mungkin terjadi akibat peran besar koperasi ini sebagai distributor utama di desa.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdeskel Merah Putih, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tidak ada monopoli dalam program ini. Ia menyamakan keberadaan Kopdeskel dengan warung-warung biasa yang sudah lama hadir di masyarakat.
“Nggak ada, warung dimana-mana ada. Mana ada monopoli,” ujar Zulkifli Hasan
Menurut Zulhas, koperasi ini justru akan membantu masyarakat desa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Hal ini dimungkinkan karena Kopdeskel akan memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang dan penuh perantara.
Rencananya, setiap Kopdeskel Merah Putih akan memiliki tujuh unit usaha yang mencakup berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Unit tersebut meliputi Kantor Koperasi, Kios Pengadaan Sembako, Unit Simpan Pinjam, Klinik Kesehatan, Apotek Desa, Gudang atau Cold Storage, serta Sistem Logistik Desa. Koperasi ini juga akan diberi peran sebagai agen LPG 3 kg dan penyalur pupuk subsidi.
“Nggak ada monopoli. Warung tuh dimana-mana ada. Cuma ini desa punya juga warung, Kopdes ini. Sehingga harganya dari pusat, nggak untung terlalu banyak, rantainya nggak panjang. So, silahkan aja. Mau beli sini, beli sini silahkan. Gas melon kan pangkalan banyak juga, sudah ada dimana-mana gitu. Kopdes juga dikasih dong,” paparnya.
Zulhas juga menyebut bahwa program ini telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Salah satu fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan layanan dasar di desa, mulai dari klinik kesehatan, apotek, hingga logistik pertanian.
“Di desa, kata Pak Presiden, tidak boleh ada orang yang tidak terjamin kesehatannya. Maka harus ada klinik, atau Pustu atau pusat pembantu Puskesmas. Harus ada apotek sederhana. Jadi kalau orang sakit di desa, tidak harus ke kota,” jelasnya.
“(Kemudian) Harus ada logistik. Jadi nanti kalau ada hasil pertanian di kampung, dibawa ke koperasi, ada angkutannya. Sebaliknya dari koperasi mau ke kabupaten, ada angkutannya. Dari kota ke koperasi, ada angkutannya,” sambung Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan bahwa Kopdeskel Merah Putih juga akan dilibatkan dalam penyaluran bantuan sosial. Pemerintah akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan melalui koperasi tersebut.
Kopdeskel juga diharapkan berperan dalam menekan praktik rentenir dan pinjaman online ilegal di desa. Dengan hadirnya layanan simpan pinjam berbunga rendah dan akses perbankan seperti BRILink, BSI, atau BNI, diharapkan masyarakat desa bisa mengakses pembiayaan yang legal dan terjangkau.
“Tidak boleh ada judol, tengkulak, rentenir, harus kita pangkas, nggak boleh ada lagi. Maka harus ada BRILink atau BSI, atau BNI. Nanti di situ. Sehingga di situ juga bisa ada income, ada pendapatan. Itu juga memotong akses yang jauh, desa itu jauh ke bank itu. Ini langsung bank datang ke desa,” jelasnya.
Koperasi ini juga dapat difungsikan untuk menjaga stabilitas harga pangan. Jika harga kebutuhan pokok melonjak, pemerintah bisa melakukan operasi pasar melalui Kopdeskel Merah Putih sebagai perpanjangan tangan di desa.***
