NARASITODAY.COM – Setiap tanggal 4 Juni, masyarakat internasional memperingati Hari Anak Korban Perang Internasional (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak yang menjadi korban konflik bersenjata di berbagai belahan dunia.
Mengutip situs resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penetapan hari ini bermula dari sidang darurat Majelis Umum PBB pada 19 Agustus 1982, yang saat itu menyoroti meningkatnya jumlah anak-anak Palestina dan Lebanon yang menjadi korban serangan militer Israel. Dalam sidang tersebut, Majelis Umum PBB menetapkan 4 Juni sebagai hari tahunan untuk mengenang penderitaan anak-anak yang tak berdosa akibat kekerasan bersenjata.
Hari peringatan ini bertujuan menegaskan komitmen dunia terhadap perlindungan anak-anak dari kekerasan fisik, psikologis, dan emosional yang terjadi dalam situasi perang dan konflik. Selain itu, momen ini juga menjadi pengingat akan pentingnya penegakan dan penghormatan terhadap hak-hak anak, khususnya di wilayah konflik.
Peringatan ini merujuk pada Konvensi Hak Anak, salah satu instrumen internasional tentang hak asasi manusia dengan ratifikasi tercepat dan terluas di dunia. Konvensi tersebut menjadi fondasi hukum utama dalam melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.
Kesadaran global akan dampak konflik terhadap anak semakin meningkat setelah Laporan Graça Machel diterbitkan pada 1996. Laporan ini secara gamblang menggambarkan dampak destruktif konflik bersenjata terhadap kehidupan anak.
Sebagai tindak lanjut, Majelis Umum PBB pada 1997 mengadopsi Resolusi 51/77 tentang Hak-hak Anak, yang memperkuat perlindungan terhadap anak-anak di tengah situasi perang.
Resolusi tersebut mendorong upaya advokasi, kerja sama internasional, serta membentuk dasar hukum bagi pembentukan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata, yang bertugas memantau dan melaporkan pelanggaran hak anak di wilayah konflik.
Meski berbagai langkah telah diambil, jutaan anak di dunia masih terus menghadapi risiko tinggi akibat konflik yang berkepanjangan. Mereka terancam oleh serangan, perekrutan paksa, kekerasan seksual, pengungsian paksa, hingga kehilangan akses terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya.
“Lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak-hak anak, memperkuat implementasi hukum humaniter internasional, serta melindungi anak-anak dari kekerasan ekstremis dan konflik yang berkepanjangan,” demikian pernyataan resmi PBB dalam peringatan tahun ini.***
