NARASITODAY.COM – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah segera mengajukan lahan milik Pemprov, Pemkab, atau Pemkot sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang bersifat permanen. Langkah ini penting agar proses pembangunan bisa dimulai pada tahun ini dan sekolah dapat beroperasi pada 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima kunjungan sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Hadir dalam pertemuan itu antara lain Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau, Yusran Fahim dan Hamsina Bolu; Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Ronal Kandoli dan Fredy Tuda; Bupati Bireuen, Mukhlis; serta Kepala Dinas Sosial Kota Palu, Zuzik.
“Yang 200 (titik Sekolah Rakyat) ini, itu sifatnya sementara. Makanya yang dipakai adalah gedung punya Kemensos, gedung punyanya Kemenaker, ya, dalam bentuk BLK-BLK. Dan yang 200 ini, yang daerahnya ada (termasuk) di 200 titik ini, segera mengusulkan lahan. Lahan untuk membangun sekolah permanen yang akan dibangun tahun ini dan kemudian akan dibuka di tahun 2026,” kata Agus Jabo, dikutip dari situs resmi Kemensos.
Ia menegaskan bahwa usulan lahan dari pemerintah daerah harus segera disampaikan karena lokasi sementara diperkirakan tidak dapat lagi menampung jumlah siswa yang bertambah di tahun ajaran berikutnya.
“Bagi bapak-bapak yang wilayahnya ada Sekolah Rakyat sementara, harus segera disiapkan lahan untuk pembangunan sekolah permanen, supaya di tahun 2026 sudah bisa menerima murid lagi. Karena yang sementara ini di tahun berikutnya sudah tidak bisa menampung, pak. Sudah tidak bisa menampung murid lagi karena ini adalah sementara,” jelasnya.
Agus juga menambahkan, usulan lahan dari daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti bukan tanah sengketa dan berada di lokasi yang aman dari bencana.
“Yang tadi saya sampaikan itu asetnya Kemensos dan sekarang yang diusulkan, asetnya Kemenaker, ditambah beberapa yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota,” ujarnya.
“Sekarang perintah Presiden (ukuran lahan yang diusulkan) 8,2 hektare, yang paling ideal, tapi kalau kemudian (Pemda) itu adanya cuma 6 hektare, ya nanti kita sesuaikan,” tambah Agus Jabo.
Sekolah Rakyat ini rencananya akan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, serta dapur.
Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk tahun ajaran 2025/2026, Kemensos ditugaskan sebagai pelaksana program dan akan membuka sekolah di 200 titik di seluruh Indonesia. Sebanyak 100 titik di antaranya sudah mulai merekrut siswa, guru, dan tenaga pendidik, dan dijadwalkan diluncurkan pada 14 Juli 2025.
Sementara 100 titik tambahan akan dikelola melalui kerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan pemda, menggunakan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) dan UPTD setempat sebagai lokasi kegiatan belajar mengajar.***
