NARASITODAY.COM – Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan rencana untuk memberikan layanan medis kepada 2.000 warga Palestina dari Gaza yang terdampak konflik berkepanjangan. Rencana ini masih dalam tahap eksplorasi dan melibatkan koordinasi lintas kementerian, mencakup aspek logistik, hukum, serta kebijakan luar negeri.
Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah Pulau Galang, pulau tak berpenghuni di selatan Singapura yang sebelumnya digunakan sebagai kamp pengungsi Vietnam dan rumah sakit darurat saat pandemi. Selain itu, fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dekat dengan rumah sakit besar dan jalur logistik utama juga masuk dalam opsi penempatan.
“Diskusi ini fokus pada kelayakan logistik, kesiapan medis, dan kerangka hukum,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, kepada The Guardian, Jumat (22/8/2025).
Ia menambahkan bahwa Komisi I telah menerima penjelasan mengenai dampak strategis dari rencana tersebut, terutama terkait posisi politik luar negeri Indonesia dan stabilitas kawasan.
Seorang pejabat senior yang terlibat dalam pembahasan menyebutkan bahwa rumah sakit militer di Jakarta dan kemungkinan kerja sama dengan Yordania juga menjadi bagian dari opsi yang dikaji. Yordania diketahui memiliki hubungan erat dengan Presiden Prabowo Subianto.
Laksono menegaskan bahwa seluruh prosedur akan dilakukan bersama lembaga internasional seperti UNRWA dan ICRC, termasuk pencatatan identitas, rekam medis, dan protokol pemulangan.
“Tujuan kami adalah memberikan perawatan, bukan pemukiman ulang, dan mendukung kepulangan mereka setelah kondisi di Gaza memungkinkan,” kata Laksono. “Ini adalah langkah yang sangat hati-hati, dan kami sepenuhnya menyadari sensitivitas geopolitik yang terlibat.”
Direktur Jenderal Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani, menyebut bahwa rencana ini sangat kompleks secara politik dan teknis. Ia menekankan pentingnya menjaga prinsip hukum humaniter internasional.
“Isu pentingnya adalah bagaimana memastikan hak untuk kembali warga Palestina tetap dihormati, karena banyak pihak khawatir kebijakan ini bisa ditafsirkan lain,” ujarnya.
Jailani juga menegaskan belum ada keputusan final terkait penggunaan Pulau Galang. “Kami harus memastikan langkah ini konsisten dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya terkait penghormatan terhadap hak kembali warga Palestina,” katanya.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan rencana tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dan dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Palestina dan negara-negara di kawasan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono membantah kabar bahwa Indonesia terlibat dalam negosiasi dengan Israel terkait evakuasi warga Gaza.
“Kita tidak pernah bernegosiasi,” tegasnya saat ditemui di sela Sidang Tahunan DPR/MPR, Jumat (15/8/2025).
Di tengah pembahasan rencana tersebut, Indonesia tetap aktif memberikan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Dalam pekan ini, Indonesia berhasil melakukan operasi penerjunan bantuan udara selama dua hari berturut-turut, berkat koordinasi dengan pemerintah Yordania.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
