NARASITODAY.COM, JAKARTA – Gelombang demonstrasi yang berlangsung dalam beberapa hari terakhir, dipicu oleh ketimpangan pendapatan antara masyarakat pekerja dan para anggota DPR, telah memunculkan berbagai tanggapan dari kalangan politikus Senayan. Isu utama yang disorot adalah besarnya tunjangan yang diterima anggota dewan, di luar gaji pokok mereka.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga legislatif. Dalam pernyataannya, ia menegaskan komitmen untuk melakukan introspeksi dan perbaikan.
“Pertama, tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna,” ujar Puan saat mengunjungi rumah duka pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam aksi demonstrasi.
Politikus dari PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat dan mengimbau agar anggota DPR lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan publik. “Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam membangun bangsa,” tambahnya.
Dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni turut menyuarakan dukungan terhadap evaluasi menyeluruh atas tunjangan anggota DPR. Ia bahkan berkomitmen untuk menyerahkan seluruh gaji dan tunjangannya kepada masyarakat.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” tegas Sahroni.
Ia menambahkan, “Semua gaji dan tunjangan yang saya terima, meski nanti dievaluasi, tetap akan saya kembalikan ke masyarakat.”
Sikap serupa juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan. Ia menyatakan bahwa fraksinya siap mengikuti proses evaluasi dengan prinsip transparansi dan kepatutan.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujarnya.
Putri juga menekankan pentingnya kesederhanaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanah rakyat. “Yang terpenting, DPR terus menunjukkan komitmen melayani rakyat dengan penuh tanggung jawab.”
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban dalam demonstrasi dan menyatakan bahwa tuntutan masyarakat harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem.
“Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” ucapnya.
Budisatrio juga menyampaikan permohonan maaf atas peran Fraksi Gerindra yang dirasa belum optimal dan menegaskan komitmen untuk menghentikan tunjangan yang tidak adil.
“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” katanya.
Ia menambahkan, “Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut.”
Sebagai langkah konkret, Budisatrio menginstruksikan agar seluruh anggota Fraksi Gerindra tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dan fokus turun langsung ke masyarakat.
“Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya empati dan kepekaan dalam menjaga kepercayaan publik. “Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas.”***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
