NARASITODAY.COM, DILI — Ribuan warga Timor Leste, mayoritas mahasiswa, turun ke jalan di ibu kota Dili untuk menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah membeli mobil dinas mewah bagi anggota parlemen. Aksi yang dimulai secara damai berubah menjadi kericuhan ketika massa mulai melempari gedung parlemen dengan batu dan merusak sejumlah kendaraan.
Pemicu utama demonstrasi adalah rencana pengadaan 65 unit Toyota Land Cruiser Prado, mobil mewah asal Jepang yang harganya di Indonesia berkisar antara Rp 2 miliar hingga Rp 2,95 miliar. Meski anggaran pembelian telah disetujui sejak tahun lalu, publik baru-baru ini menunjukkan penolakan keras terhadap kebijakan tersebut.
Leonito Carvalho, mahasiswa dari Universidade da Paz, menyampaikan tuntutan mereka dengan tegas. “Kami meminta para anggota parlemen membatalkan pembelian Prado demi perbaikan diri,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa para demonstran akan tetap bertahan di lokasi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Ketegangan meningkat saat aparat keamanan berusaha membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya empat orang demonstran mengalami luka.
Protes ini mencerminkan ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan besar bagi Timor Leste. Negara yang merdeka dari Indonesia pada 2002 itu masih bergulat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut data Bank Dunia, lebih dari 40% penduduk Timor Leste hidup di bawah garis kemiskinan, dengan masalah serius seperti pengangguran dan gizi buruk masih menghantui.
Oleh karena itu, rencana pembelian mobil mewah dinilai tidak sensitif terhadap kondisi rakyat. Tiga partai politik besar, yakni CNRT, Partai Demokrat, dan Perkaya Persatuan Nasional Putra-Putra Timor, turut menyuarakan penolakan. “Pembelian ini tidak mencerminkan kepentingan publik,” tegas mereka dalam pernyataan bersama.
Kericuhan di Timor Leste menambah daftar panjang demonstrasi yang dipicu oleh isu-isu sosial dan ekonomi di berbagai negara. Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia dan Nepal, menunjukkan bahwa kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dapat memicu gejolak di mana saja.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
