Wamen ATR/BPN Apresiasi Dukungan DPR untuk Kenaikan Anggaran 2026

0
Wamen ATR/BPN Apresiasi
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan. Foto (Narasitoday.com).

NARASITODAY.COM, JAKARTA- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungan kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Krisis Kabut Asap Beracun Sekolah Dihentikan, Apa Langkah Selanjutnya dari Pemerintah?

Ia menjelaskan, 80 persen tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Karena itu, anggaran 2026 difokuskan pada dua aspek, yaitu perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Fokus layanan diarahkan pada penyederhanaan dan perbaikan business process di 527 satuan kerja ATR/BPN di seluruh Indonesia.

Baca Juga :  1.021 Triliun dari Tanah! Nusron Wahid Beberkan Capaian Gokil Setahun ATR/BPN

Sementara penguatan SDM dilakukan melalui program rotasi penugasan atau tour of duty dan tour of area agar pegawai mendapat pengalaman dinas yang lebih beragam.

Dalam RDP, Komisi II juga menyoroti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menanggapi hal itu, Wamen Ossy menyebut target PTSL pada 2026 ditingkatkan menjadi 1,9 juta bidang tanah, naik dari 1,3 juta bidang pada 2025.

Baca Juga :  Gempa Guncang Kabupaten Bekasi, 7 Kali Getaran Menghentak di Malam Hari

Sebelumnya, pada 2024 targetnya mencapai hampir 5 juta bidang.

“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun dari target 126 juta bidang tanah, masih ada sekitar 25 persen yang belum tersertipikasi,” ujarnya.

Ossy menegaskan percepatan PTSL penting untuk mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan.

“Kiya berharap DPR terus mengawasi pelaksanaan program ini agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,” tukasnya.***

Editor : Andreas