NARASITODAY.COM, WASHINGTON – Penutupan sebagian kegiatan pemerintahan Amerika Serikat (AS) kembali menimbulkan ketidakpastian di tengah perdebatan seputar inflasi, pasar tenaga kerja, dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, berdasarkan catatan historis, shutdown pemerintah umumnya tidak memberikan dampak besar dan berkepanjangan terhadap perekonomian nasional.
Dalam lima dekade terakhir, AS telah mengalami 20 kali penutupan pemerintah, dengan durasi rata-rata delapan hari dan median empat hari. Rentang waktu yang relatif singkat ini dinilai belum cukup untuk secara signifikan menghambat aktivitas ekonomi, meski tetap menimbulkan gangguan bagi investor maupun pengambil kebijakan.
Salah satu dampak langsung dari shutdown kali ini adalah tertundanya rilis data ekonomi resmi, termasuk laporan ketenagakerjaan bulanan dari Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS). Padahal, data tersebut menjadi pertimbangan penting bagi Federal Reserve dalam menentukan kebijakan suku bunga dalam rapatnya pada 28–29 Oktober mendatang.
“Ini menyulitkan karena kita tidak mendapatkan statistik resmi justru di saat sedang berusaha membaca arah transisi ekonomi,” ujar Presiden The Fed Chicago, Austan Goolsbee, dalam wawancara dengan Fox Business pada Selasa (1/10/2025).
Sebagai alternatif, analis dan pejabat The Fed kini harus mengandalkan data dari sektor swasta, seperti laporan ketenagakerjaan dari ADP. Dalam laporan terbarunya, ADP mencatat penurunan jumlah pekerja sebesar 32.000 pada bulan September penurunan ketiga dalam empat bulan terakhir. Namun demikian, data ADP sering kali dipandang kurang akurat dibandingkan data resmi pemerintah.
Matthew Martin, Ekonom Senior di Oxford Economics, menilai kondisi ini menegaskan pentingnya penggunaan beragam sumber data dalam mengambil kebijakan. “Dengan pasar tenaga kerja yang melemah dan potensi kabut data akibat shutdown, kami memajukan proyeksi pemangkasan suku bunga Desember menjadi Oktober,” ungkapnya.
Meskipun demikian, shutdown biasanya hanya memberikan efek ekonomi yang terbatas. Sebagai contoh, shutdown terpanjang yang terjadi pada 2018–2019 berlangsung selama 35 hari dan menyebabkan penurunan konsumsi rata-rata sebesar 0,3%. Namun, penurunan tersebut lebih banyak dipicu oleh faktor lain seperti memudarnya efek pemangkasan pajak dan meningkatnya tensi dagang dengan Tiongkok.
Data historis juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran nasional maupun klaim pengangguran baru tetap relatif stabil selama masa shutdown. “Government shutdown memang merepotkan dan berantakan, tapi buktinya tidak banyak berpengaruh besar pada ekonomi,” kata Scott Helfstein, Kepala Strategi Investasi di Global X. “Biasanya, aktivitas ekonomi yang hilang akan pulih pada kuartal berikutnya.” ***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
