NARASITODAY.COM, BOGOR- Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna menilai rencana penerapan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen atau E10 perlu dikaji ulang.
Menurutnya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya cocok dengan kondisi mesin kendaraan yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini.
“Bagi banyak kendaraan, adanya kandungan etanol saat ini belum ramah bagi mesin meski secara lingkungan lebih ramah. Diharapkan saat teknologi mesin mobil semakin canggih, etanol akan menjadi pilihan yang lebih baik,” ujar Ateng seperti dikutip dari laman Parlementaria, Senin (13/10).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat IX yang meliputi Subang, Majalengka, dan Sumedang itu menjelaskan, sebagian besar kendaraan di Indonesia masih menggunakan sistem pembakaran konvensional yang belum sepenuhnya siap menerima kadar etanol tinggi dalam bahan bakar.
Menurutnya, campuran etanol yang terlalu besar berpotensi memengaruhi performa dan daya tahan komponen kendaraan. Karena itu, ia menilai penerapan E10 belum tepat dilakukan saat ini.
“Untuk saat ini, belum tepat jika langsung diterapkan tambahan etanol E10. Tapi ketika teknologi mesin di Indonesia sudah lebih maju, kebijakan ini akan lebih ideal untuk mendukung transisi energi bersih,” jelasnya.
Meski demikian, Ateng mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembangkan energi hijau dan penggunaan bioetanol.
Namun ia menegaskan, pelaksanaannya harus realistis dan tidak memaksa pihak swasta, khususnya SPBU, atau menurunkan kualitas bahan bakar.
“Dari sisi konsep, kita mesti mendukung. Tapi penerapan di lapangan harus realistis, baik kesiapan teknologi mesin maupun ketersediaan BBM berkualitas. Jika dipaksakan, justru bisa merugikan konsumen dan menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap energi hijau,” tegasnya.
Ateng juga mendorong pemerintah melibatkan para ahli otomotif dan industri kendaraan dalam menentukan kadar campuran etanol agar dampaknya terhadap performa mesin bisa diantisipasi dengan baik.
“Kita ingin proses transisi energi yang sukses, bukan transisi yang dipaksakan. Jadi langkahnya harus bertahap, menyesuaikan kesiapan teknologi nasional,” ujarnya.***
Wartawan : Andreas
