Hadapi Tantangan Fiskal, Pemkab Bogor Prioritaskan Hak Dasar Warga dan Konektivitas Wilayah
Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bogor. Pada kesempatan yang sama, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang memuat arah pembangunan daerah, prioritas program, serta kebijakan fiskal sebagai dasar penyusunan APBD Tahun 2027. Langkah tersebut menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
NARASITODAY.COM, BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai fokus pembangunan tahun anggaran 2027. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketimpangan wilayah, menekan kemiskinan, dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan arah pembangunan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bogor.
Tema pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2027 adalah “Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dalam Rangka Penurunan Ketimpangan Wilayah, Kemiskinan, dan Pengangguran.”
Rudy menyebut kebijakan anggaran tahun depan tetap menghadapi tantangan fiskal akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas melalui pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Di sektor kesehatan, Pemkab Bogor akan mempertahankan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencapai cakupan 100 persen pada 2026. Sementara di bidang pendidikan, pemerintah menargetkan perbaikan bertahap terhadap 1.200 ruang kelas yang mengalami kerusakan.
Dari jumlah tersebut, sekitar 1.000 ruang kelas masih membutuhkan penanganan lanjutan setelah sebagian telah diperbaiki pada 2025.
Pada sektor infrastruktur, sejumlah proyek strategis masuk dalam rencana pembangunan 2027. Program tersebut meliputi pembangunan Flyover Bojonggede–Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pengembangan Jalur Puncak Dua melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta pembangunan jalan penunjang tambang ruas Cigudeg–Rumpin.
Selain pembangunan konektivitas, Pemkab Bogor juga menyiapkan sejumlah proyek pendukung pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta penyediaan gerai pelayanan publik di wilayah Bogor Barat dan Bogor Timur.
Pemerintah daerah juga melanjutkan program peningkatan kualitas hunian melalui Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program tersebut ditargetkan memperbaiki 3.750 rumah setiap tahun.
Berdasarkan hasil pendataan, masih terdapat sekitar 17.000 rumah yang membutuhkan penanganan lanjutan dari total sekitar 24.000 rumah yang telah teridentifikasi.
Selain pembangunan fisik, Rudy menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bagi Kabupaten Bogor. Pemerintah daerah juga akan memperkuat pembangunan desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan desa, serta Dana Desa.
Dukungan tersebut juga mencakup pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 229 desa.
“Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat,” kata Rudy.
Pemkab Bogor berharap pembahasan kebijakan anggaran 2027 dapat menghasilkan postur fiskal yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.***
Editor : Alysa
Sumber : Diskominfo Kabupaten Bogor
