NARASIITODAY.COM, BOGOR – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf meninjau langsung proses penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
Dalam kegiatan itu, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul didampingi Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Bogor Farid Maruf dan Camat Cibinong Acep Sajidin. Ia juga berdialog dengan sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Sebanyak 100 KPM di wilayah Cibinong menerima bantuan sosial, terdiri dari 68 penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 32 penerima PKH.
“Ini terus kita lakukan. Kita ingin melihat langsung proses penyalurannya dan berdialog dengan penerima manfaat. Selama ini kita hanya melihat dari data, sekarang kita cek ke lapangan,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Kementerian Sosial telah memulai penyaluran bansos reguler periode Oktober–Desember 2025 secara bertahap sejak 20 Oktober. Program ini mencakup penyaluran BPNT dan PKH kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Penyaluran dilakukan secara bertahap, baik PKH maupun bansos sembako. Hingga kini sudah lebih dari 4 juta keluarga yang menerima bantuan,” ujar Gus Ipul.
Selain bansos reguler, Kementerian Sosial juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) untuk lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat. Program ini masih dalam tahap finalisasi data agar penyalurannya tepat sasaran.
“Sementara untuk BLTS, sekarang sedang tahap pemadanan data agar sesuai dengan penerima yang berhak,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh program bansos dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Bantuan langsung tunai sementara atas arahan Bapak Presiden akan difokuskan kepada mereka yang berada di desil 1, 2, 3, dan 4,” katanya.
Kementerian Sosial juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan akurasi dan validitas data penerima bantuan.
“Kami meminta daerah memverifikasi agar data yang kami terima sesuai dengan kondisi di lapangan. Jika tidak sesuai, akan dilakukan koreksi,” pintanya.***
Editor : Alysa
Wartawan : Amelia Azizah
Sumber : Timetoday.id
