NARASITODAY.COM, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-2 Republik Indonesia, Almarhum Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto. Penganugerahan dilakukan dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11).
Sepuluh tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional tahun ini yakni Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid, Almarhum Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto, Almarhumah Marsinah, Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin, Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil, Almarhum Tuan Rondahaim Saragih, dan Almarhum Zainal Abidin Syah.
Presiden Prabowo menyebut pemberian gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa Soeharto dalam membangun fondasi Indonesia modern.
“Negara ini berdiri kokoh karena perjuangan banyak tokoh besar, dan Pak Harto adalah salah satunya. Kita menghormati jasa-jasa beliau dalam menjaga stabilitas dan pembangunan nasional,” kata Prabowo di Istana Negara.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada kajian panjang terhadap rekam jejak Soeharto, mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga kepemimpinannya selama lebih dari tiga dekade.
“Bapak Presiden memberikan gelar ini sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh pendahulu yang memiliki peran penting dalam sejarah bangsa,” ujarnya.
Penganugerahan gelar tersebut mendapat dukungan dari sejumlah tokoh nasional. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai keputusan itu tepat.
“Penetapan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional sangat tepat, walaupun terlambat,” katanya.
Senada dengan itu, tokoh pesantren KH Adib Rofi’uddin Izza dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon juga mendukung keputusan tersebut.
“Beliau banyak memberikan kontribusi dan kemaslahatan bagi bangsa. Sudah selayaknya beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ucapnya.
Pihak keluarga Soeharto yang diwakili Siti Hardijanti Rukmana (Tutut) dan Bambang Trihatmodjo turut menghadiri acara tersebut. Tutut mengatakan bahwa keluarga menerima adanya pro dan kontra dari masyarakat.
“Pro dan kontra itu wajar. Yang penting kita melihat perjuangan Bapak saya dari sejak muda sampai wafat, semuanya untuk bangsa dan negara,” ujarnya.
Namun, keputusan tersebut juga menuai kritik. Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebelum memberikan gelar tersebut.
“Sudah banyak penolakan dari masyarakat terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, tapi pemerintah seperti menutup telinga,” ujar Andreas.
Menurut Andreas, proses penetapan pahlawan nasional harus transparan, objektif, dan berdasarkan kajian mendalam agar tidak menimbulkan tafsir politis.
Ia juga menyinggung sejumlah peristiwa pelanggaran HAM di masa Orde Baru, termasuk penembakan misterius, penghilangan paksa, dan kerusuhan 1998.
“Jangan sampai pemberian gelar pahlawan nasional hanya demi kepentingan politik karena akan mencederai rasa keadilan rakyat,” tegasnya.***
Editor : Andreas
