NARASITODAY.COM, JAKARTA — Proses finalisasi pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), sebuah lembaga yang digadang-gadang akan memiliki kewenangan besar, ternyata belum juga rampung.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa penundaan ini terutama disebabkan oleh kompleksitas penentuan siapa yang akan memimpin dan duduk sebagai unsur utama di dalamnya.
Andi Gani menilai keterlambatan ini wajar karena DKBN tidak akan bersifat simbolis atau adhoc, melainkan dirancang dengan kekuatan pengambilan keputusan yang signifikan.
“DKBN harusnya sudah diumumkan dua minggu lalu. Kami memang masih berproses pada siapa yang memimpin Dewan Kesejahteraan Buruh, karena Dewan Kesejahteraan Buruh akan berisi Pimpinan buruh. Dan bukan bersifat adhoc,” ungkapnya usai Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Menurut Andi Gani, Pemerintah sedang mengkaji posisi DKBN agar setingkat dengan kementerian. Rancangan ini bertujuan memberikan daya dan kuasa kepada buruh untuk menetapkan suatu kebijakan, bukan sekadar menjadi lembaga penasihat tanpa kekuatan eksekusi.
“Dewan Kesejahteraan Buruh itu yang dikaji pemerintah, hampir setingkat Kementerian. Jadi mempunyai daya, mempunyai kuasa untuk menetapkan suatu kebijakan. Tidak hanya menjadi lembaga-lembaga yang tidak bisa mengambil keputusan apa-apa. Dan itu kami mendukung langkah Pak Prabowo untuk Dewan Kesejahteraan Buruh itu mempunyai struktur yang jelas,” kata Andi.
Ia menambahkan bahwa kerangka hukum berupa Keputusan Presiden (Kepres) untuk struktur organisasi DKBN sudah disiapkan. Namun, pengumuman resmi dan peresmiannya masih menunggu waktu dari Presiden.
“Kepres mengenai strukturnya sudah ada. Tapi saya tidak dapat mendahului Presiden, strukturnya sudah ada, Kepres-nya sudah disiapkan. Hanya pengumumannya, mudah-mudahan, saya merasa sih sebelum akhir tahun sudah pasti diumumkan. Karena kan ini janji Presiden,” tegasnya optimis.
Meski proses internal pemerintah menjadi alasan keterlambatan pengumuman, Andi Gani membocorkan bahwa beberapa posisi kunci sudah ditetapkan. Ia menyebut akan ada Komite Eksekutif dan Deputi-Deputi yang bertugas merumuskan kebijakan.
Menariknya, komposisi DKBN dirancang lebih komprehensif. Lembaga ini tidak hanya akan diisi oleh pimpinan serikat buruh, tetapi juga oleh akademisi yang peduli terhadap isu perburuhan.
“Lalu yang duduk siapa saja? Ada Pimpinan Buruh satu, ada Akademisi yang mempunyai kepedulian terhadap buruh. Jadi tidak hanya Pimpinan Buruh yang masuk di Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujarnya.
Komposisi ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif, menjamin kesejahteraan buruh secara lebih terstruktur dan berdaya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
