NARASITODAY.COM – Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat akan menjadi saksi bisu sebuah peristiwa bersejarah pada Kamis, 1 Mei 2025. Ratusan ribu buruh dari berbagai penjuru negeri akan berkumpul untuk merayakan Hari Buruh Sedunia (May Day), dan kali ini, kehadiran mereka akan terasa istimewa.
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dijadwalkan hadir dan berpidato di tengah-tengah lautan massa pekerja, mengukir namanya dalam lembaran sejarah pergerakan buruh Indonesia.
Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, adalah satu-satunya kepala negara yang pernah menghadiri peringatan May Day di Indonesia. Pada tahun 1965, Bung Karno berpidato di hadapan ribuan buruh di Gelora Bung Karno (GBK), memberikan semangat dan harapan bagi para pekerja.
Setelah 60 tahun berlalu, Prabowo akan mengikuti jejak langkah sang proklamator, menjadi presiden kedua yang secara resmi hadir dan berpidato di hadapan kaum buruh dalam perayaan May Day.
“Ini kejadian yang berulangnya 60 tahun sekali. Terakhir itu Bung Karno 1 Mei tahun 1965. Jadi sekarang 1 Mei 2025 kembali Presiden Indonesia resmi berpidato di hadapan kaum buruh di Indonesia,” kata Jumhur, menekankan kelangkaan dan signifikansi peristiwa ini.
Bagi kaum buruh, kehadiran Presiden Prabowo yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara ini, memiliki arti yang sangat besar. “Peringatan ini terasa sangat berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya,” terang Jumhur, menggambarkan antusiasme dan harapan yang menyelimuti perayaan May Day kali ini.
Presiden Prabowo dijadwalkan tiba dan menyampaikan pidatonya sekitar pukul 10.00 – 11.00 WIB, di hadapan sekitar 150.000 buruh yang akan memadati kawasan Monas. Di tengah momen bersejarah ini, KSPSI bersama serikat pekerja lainnya akan menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut mencakup penyempurnaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, khususnya penghapusan sistem outsourcing yang tidak tepat, perbaikan sistem pesangon, penetapan upah layak, dan pengakuan terhadap keberadaan pengemudi ojek daring.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Perlindungan Pekerja Perikanan Tangkap, dan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
May Day 2025 bukan sekadar perayaan, melainkan sebuah momentum untuk menyuarakan aspirasi dan harapan kaum buruh. Kehadiran Presiden Prabowo diharapkan dapat membawa angin segar bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia, mengukuhkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pekerja, dan mengembalikan semangat perjuangan yang pernah digaungkan oleh Bung Karno 60 tahun silam.***
