NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah menargetkan inflasi nasional tetap terkendali di kisaran 1,5-3,5% menjelang penutupan tahun 2025. Target ini diakui tidak mudah di tengah ketidakpastian cuaca, tantangan ekonomi global, dan lonjakan permintaan selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Hingga November 2025, inflasi tercatat sebesar 2,72% (yoy), menjadikannya delapan bulan berturut-turut inflasi berada dalam rentang sasaran pemerintah. Inflasi inti juga menunjukkan stabilitas pada 2,36% (yoy), didukung pertumbuhan permintaan domestik yang gradual dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkendali.
Sementara itu, inflasi volatile food (VF) berada di 5,48% (yoy) dan administered price (AP) tercatat 1,58% (yoy), dengan penyesuaian tarif angkutan udara sebagai kontributor utama.
Menanggapi tantangan akhir tahun, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan pentingnya stabilisasi harga yang cepat, tepat, dan terukur hingga tingkat daerah.
Dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi 2025 di Jakarta, Ferry mengungkapkan optimismenya, namun tetap menyerukan kewaspadaan.
“Pemerintah meyakini bahwa dengan sinergi dan kolaborasi yang semakin kuat, inflasi nasional tahun 2025 dan 2026 dapat tetap terjaga dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$. Berkat perjuangan TPID juga, inflasi kita berada di rentang sasaran,” kata Ferry, dikutip Rabu (10/12/2025).
“Kita tetap butuh usaha ekstra agar inflasi kita terjaga di Desember 2025 dan volatile food dapat kita jaga di bawah 5%,” tegasnya.
Untuk menjamin stabilitas harga selama periode Nataru, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta meningkatkan langkah antisipatif. Ini mencakup memperkuat operasi pasar, gerakan pangan murah, dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), mengintensifkan pemantauan harga, memastikan kecukupan stok komoditas utama, serta menjamin kelancaran logistik dan armada transportasi.
Selain mengantisipasi lonjakan permintaan Nataru, Pemerintah juga mencermati risiko fenomena La Nina yang diperkirakan berlangsung hingga Maret 2026. La Nina dikhawatirkan dapat memengaruhi produksi pertanian dan menekan pasokan sejumlah komoditas pangan.
Untuk menghadapi tantangan ini, Ferry menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan amunisi untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mengendalikan kenaikan harga.
“Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas harga, Pemerintah terus mendorong berbagai program bantuan sosial dan stimulus pada akhir tahun. Kebijakan ini menjadi amunisi untuk memperkuat daya beli masyarakat, sekaligus memastikan kenaikan tarif angkutan dan harga pangan yang biasanya terjadi pada akhir tahun dapat kita kendalikan,” jelas Ferry.
Langkah antisipatif terhadap risiko cuaca dilakukan melalui perluasan pembiayaan produktif bagi petani, optimalisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, serta perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD).
“Langkah antisipatif dilakukan melalui perluasan pembiayaan produktif bagi petani dan pelaku usaha pangan, optimalisasi program kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, serta perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memastikan pasokan dari wilayah surplus mengalir lancar ke wilayah defisit,” paparnya, seraya menekankan peran BUMN Logistik yang terus dioptimalkan untuk efisiensi rantai pasok dan stabilitas harga.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
