NARASITODAY.COM, SOFIA – Hanya beberapa minggu menjelang Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026, pemerintah koalisi minoritas yang dipimpin partai tengah-kanan GERB secara resmi mengundurkan diri. Keputusan ini diambil di tengah gelombang protes massal yang mengguncang ibu kota Sofia dan tuduhan publik mengenai salah urus ekonomi serta meluasnya korupsi.
Pengunduran diri ini diumumkan beberapa menit sebelum Parlemen dijadwalkan menggelar pemungutan suara mosi tidak percaya.
Perdana Menteri (PM) Rosen Zhelyazkov menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan kehendak rakyat yang memuncak dalam demonstrasi besar.
“Menjelang pemungutan suara mosi tidak percaya hari ini, pemerintah mengundurkan diri,” kata PM Zhelyazkov kepada wartawan, seperti dikutip Associated Press, Jumat (12/12/2025).
“Keputusan Majelis Nasional bermakna ketika mencerminkan kehendak rakyat. Kami ingin berada di tempat yang diharapkan masyarakat,” ujar Zhelyazkov, menekankan bahwa tekanan publik yang sangat besar menjadi faktor penentu.
Protes besar pada hari Rabu menjadi puncak dari demonstrasi beruntun selama sepekan terakhir. Aksi ini awalnya dipicu oleh rencana anggaran 2026 yang mencakup kenaikan pajak, kontribusi jaminan sosial, dan pengeluaran negara yang kontroversial. Meskipun rancangan anggaran tersebut akhirnya ditarik, tuntutan publik meluas hingga menuntut pemerintah turun.
Skala demonstrasi kali ini jauh melampaui unjuk rasa sebelumnya. Penyelenggara menyebut jumlah massa melampaui 50.000 orang, sementara estimasi media berbasis visual drone menempatkan angka demonstran di atas 100.000 orang, melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Sofia.
Salah satu pemicu terbesar kemarahan publik adalah figur politisi dan oligarki berpengaruh, Delyan Peevski. Partainya, MRF New Beginning, merupakan pendukung utama koalisi. Peevski sendiri telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris, dan lawan-lawannya menuduh ia membentuk kebijakan negara sesuai kepentingan oligarki, yang memicu kemarahan publik atas korupsi.
Meskipun pemerintahan Zhelyazkov sebelumnya telah lolos dari enam mosi tidak percaya sejak Januari, skala protes kali ini mengubah keadaan. “Kami tidak ragu pemerintah akan mendapat dukungan dalam pemungutan suara berikutnya. Namun keputusan Majelis Nasional penting ketika mencerminkan kehendak penguasa,” tambah Zhelyazkov, merujuk pada kehendak rakyat.
Pengunduran diri resmi ini akan diserahkan kepada parlemen pada Jumat. Presiden Rumen Radev kini memegang kunci untuk menugaskan partai terbesar membentuk kabinet baru. Jika gagal, giliran partai terbesar kedua, sebelum presiden menunjuk pemerintahan sementara menuju pemilu baru.
Para analis memperkirakan Bulgaria, negara berpenduduk 6,4 juta jiwa yang telah menggelar tujuh pemilu sejak 2021, kemungkinan akan menghadapi parlemen yang semakin terfragmentasi.
Situasi politik yang tidak stabil ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan negara tersebut untuk secara resmi mengganti mata uang lev dengan euro dan menjadi anggota ke-21 zona euro pada 1 Januari mendatang.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
