NARASITODAY.COM, STRASBOURG — Parlemen Uni Eropa (UE) hari ini, Rabu (17/12), akan menggelar pemungutan suara yang sangat dinanti terkait skema yang memungkinkan perempuan dari negara-negara dengan pembatasan ketat aborsi untuk menjalani prosedur tersebut secara gratis di negara anggota UE lain.
Inisiatif warga yang diberi nama “My Voice, My Choice” ini mengusulkan penggunaan dana dari anggaran UE. Tujuannya adalah menanggung seluruh biaya aborsi bagi warga dari negara-negara dengan larangan hampir total seperti Malta dan Polandia, atau di mana aksesnya sangat sulit seperti yang dilaporkan terjadi di Italia dan Kroasia.
Langkah ini memperlihatkan ketegangan yang mendalam di dalam blok Eropa. Di satu sisi, ada tren yang jelas menuju pelonggaran akses aborsi, terbukti dari Inggris yang telah mendekriminalisasi aborsi dan Prancis yang bahkan menjadikannya sebagai hak konstitusional. Namun, bersamaan dengan itu, dukungan terhadap partai sayap kanan yang secara tradisional menentang aborsi juga meningkat di seluruh benua.
Para pendukung, termasuk aktivis hak aborsi dan anggota Parlemen Eropa (MEP) dari berbagai faksi politik (kiri hingga tengah-kanan), berpendapat bahwa skema ini adalah jalan untuk keselamatan dan keadilan.
Mereka meyakini bahwa pendanaan ini akan mengurangi praktik aborsi yang tidak aman dan membantu perempuan yang kekurangan sumber daya untuk mengakses prosedur yang legal di luar negeri.
Seorang dokter yang aktif menggalang dukungan di Malta, negara dengan undang-undang aborsi paling ketat di UE, menekankan pentingnya kesetaraan ini. “Ini akan menempatkan kami setara dengan warga Eropa lainnya,” kata Isabel Stabile.
Sebaliknya, inisiatif ini menuai kritik keras dari kelompok sayap kanan dan sebagian MEP tengah-kanan. Mereka menuduh proposal tersebut sebagai campur tangan yang tidak semestinya terhadap hukum nasional dan nilai-nilai Kristen tradisional yang dijunjung di negara anggota.
Jaringan lobi yang menentang, termasuk federasi anti-aborsi One of Us dan European Centre for Law and Justice, telah meningkatkan kegiatan mereka menjelang voting.
Dalam debat parlemen yang memanas, Elisabeth Dieringer dari kelompok sayap kanan Patriots for Europe menyuarakan penolakan keras terhadap gagasan pendanaan lintas batas ini.
“Mengirim wanita ke negara yang lebih liberal adalah serangan terhadap tatanan nasional,” ujarnya. Ia melanjutkan dengan peringatan, “Penyalahgunaan kekuasaan ideologis seperti ini tidak akan kami terima di tingkat UE.”
Pemungutan suara dijadwalkan setelah tengah hari waktu Strasbourg. Para analis memperkirakan inisiatif ini kemungkinan besar akan disetujui di Parlemen.
Meskipun demikian, perjalanan skema ini masih panjang. Setelah disetujui Parlemen, Komisi Eropa memiliki waktu hingga Maret mendatang untuk memutuskan apakah akan mengadopsi proposal tersebut.
Sejarah mencatat, inisiatif warga serupa jarang berhasil diimplementasikan, yang membuat perdebatan sengit ini menjadi sebuah pertarungan simbolis sekaligus substansial mengenai masa depan hak perempuan di Eropa.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
