NARASITODAY.COM, NAYPYIDAW – Di tengah bayang-bayang dentuman meriam dan perlawanan bersenjata yang kian meluas, junta militer Myanmar bersikeras melanjutkan ambisi politiknya. Media pemerintah pada Jumat (26/12/2025) resmi mengumumkan bahwa tahap ketiga pemungutan suara pemilihan umum akan digelar pada 25 Januari 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya militer untuk beralih dari garis depan medan tempur ke kotak suara. Namun, pesta demokrasi ini berlangsung di atas tanah yang tidak sepenuhnya stabil, mengingat junta terus kehilangan kendali di berbagai wilayah sejak kudeta tahun 2021 silam.
Berdasarkan laporan surat kabar Global New Light of Myanmar, tahap ketiga ini direncanakan akan mencakup 63 kota. Sebelumnya, dua tahap pertama dijadwalkan berlangsung pada 28 Desember 2025 dan 11 Januari 2026, yang mencakup 202 kota dari total 330 kota di seluruh negeri.
Meski jadwal telah disusun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemilu ini tidak akan diikuti oleh seluruh rakyat Myanmar. Gejolak perlawanan bersenjata dari kelompok etnis dan milisi pro-demokrasi membuat pelaksanaan di tingkat nasional menjadi mustahil.
Kepala junta, Min Aung Hlaing, secara terbuka mengakui keterbatasan pasukannya dalam mengamankan seluruh wilayah pemilihan. Ia menyatakan bahwa “pemilu tidak akan diadakan secara nasional karena militer terus melawan perlawanan bersenjata yang semakin kuat sejak kudeta tahun 2021.”
Hingga kini, otoritas belum memberikan kepastian mengenai kapan tanggal penghitungan suara dimulai dan pengumuman hasil akhir akan dirilis, menambah kabut ketidakpastian dalam proses transisi ini.
Para analis internasional melihat langkah junta sebagai upaya membangun pemerintahan yang terlihat stabil di mata dunia. Namun, legitimasi proses ini diragukan banyak pihak karena dilakukan di tengah pengungsian massal dan pembungkaman oposisi politik.
Meski junta bersikeras bahwa upaya mereka mendapat dukungan rakyat, para ahli tetap skeptis. “Peralihan militer dari medan perang ke kotak suara, yang bertujuan untuk membangun pemerintahan yang stabil, menghadapi peluang yang kecil,” tulis para analis menanggapi situasi tersebut.
Bagi warga Myanmar, Januari 2026 mungkin bukan sekadar soal memilih pemimpin, melainkan sebuah pertaruhan besar di tengah krisis kemanusiaan dan politik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
