NARASITODAY.COM, CONAKRY – Empat tahun setelah deru kendaraan taktis militer menggulingkan kekuasaan di jalanan Conakry, Jenderal Mamady Doumbouya kini resmi menukar seragam tempurnya dengan mandat rakyat. Pemimpin kudeta tahun 2021 tersebut dipastikan memenangkan pemilihan umum presiden pertama Guinea dengan raihan suara fantastis mencapai 86,72%.
Berdasarkan hasil sementara yang dirilis Selasa waktu setempat, kemenangan telak ini membuat Doumbouya melenggang mulus ke kursi kepresidenan tanpa perlu melalui putaran kedua. Mahkamah Agung kini memiliki waktu delapan hari untuk memvalidasi hasil tersebut di tengah bayang-bayang tudingan miring dari pihak oposisi.
Bagi rakyat Guinea, transisi ini adalah sebuah ironi yang terbungkus rapi. Saat pertama kali menggulingkan Presiden Alpha Conde pada September 2021, Doumbouya sempat berjanji bahwa militer hanya akan menjadi “bidan” bagi demokrasi dan tidak akan ikut serta dalam kontestasi politik.
Namun, arah angin berubah melalui referendum September lalu. Aturan baru tidak hanya mengizinkan pejabat militer maju dalam pemilu, tetapi juga memperpanjang masa jabatan presiden dari lima tahun menjadi tujuh tahun. Dengan tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 80,95%, Doumbouya kini berdiri sebagai pemimpin sah yang didukung oleh “nasionalisme sumber daya alam” sebuah narasi yang ia bangun dengan memperketat kendali negara atas cadangan bauxite terbesar di dunia dan bijih besi Simandou.
Sentuhan kesuksesan Doumbouya tidak lepas dari minimnya perlawanan di lapangan. Dengan tokoh-tokoh besar seperti Alpha Conde dan Cellou Dalein Diallo yang masih hidup di pengasingan, kandidat lain praktis hanya menjadi penonton. Mantan Menteri Pendidikan Yero Balde, yang berada di posisi kedua, hanya mampu meraup 6,51% suara.
Kondisi ini memicu keprihatinan mendalam dari komunitas internasional. Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, menyoroti adanya tekanan hebat di balik layar pesta demokrasi tersebut.
“Kampanye pemilihan sangat dibatasi, ditandai dengan intimidasi terhadap aktor oposisi, penghilangan paksa yang tampaknya bermotivasi politik, dan pembatasan kebebasan media,” kata Volker Turk, pekan lalu.
Suara sumbang juga datang dari dalam negeri. Faya Lansana Millimono, salah satu kandidat oposisi, mengeklaim bahwa angka kemenangan yang masif tersebut hanyalah hasil dari sebuah rekayasa yang terorganisir.
“Pemilu tersebut dipengaruhi oleh praktik kecurangan sistematis dan mengatakan bahwa para pengamat dicegah untuk memantau baik pemungutan suara maupun penghitungan suara,” tegas Faya Lansana Millimono.
Hingga kini, pemerintah Guinea masih bungkam terkait tuduhan tersebut. Di bawah kepemimpinan baru yang “terlegitimasi” ini, Guinea kini bergabung dengan jajaran negara tetangga seperti Mali dan Burkina Faso, di mana garis antara kepemimpinan militer dan sipil semakin kabur demi kepentingan kedaulatan sumber daya alam.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
