NARASITODAY.COM, JAKARTA – Lorong-lorong kementerian dan lembaga dipastikan tetap akan sibuk mulai awal tahun ini. Meski tradisi seremoni penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang biasanya digelar di pengujung tahun sempat tertunda, roda pemerintahan dipastikan tidak akan tersendat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa absennya prosesi simbolis tersebut bukanlah penghalang bagi cairnya anggaran APBN 2026. Menurutnya, mesin birokrasi dan aspek teknis pencairan tetap berjalan sesuai koridor yang ada.
Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Purbaya menepis kekhawatiran publik mengenai potensi macetnya pendanaan negara. Baginya, pelayanan publik tidak boleh menunggu sebuah acara seremonial.
“Jalan lah. Kan itu hanya seremonial aja. Tapi semua jalan, teknikal jalan. Mereka (K/L) bisa gunakan anggaran semuanya,” tegas Purbaya kepada wartawan, dikutip Selasa (6/1/2026).
Purbaya menjamin bahwa setiap kementerian dan lembaga bisa segera menarik dana sesuai kebutuhan yang telah diajukan. Kelancaran administrasi di balik layar menjadi prioritas utama Kemenkeu untuk memastikan program kerja pemerintah langsung berjalan di awal Januari.
“Sesuai dengan kebutuhan kan, nggak semua cair, yang ditarik cair. Tapi yang pasti nggak ada hambatan,” tambahnya untuk meyakinkan publik.
Sedianya, penyerahan DIPA dijadwalkan berlangsung pada 16 Desember 2025 lalu. Namun, agenda besar tersebut terpaksa digeser lantaran Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus yang mendesak bagi kepala daerah di wilayah Papua.
Meski jadwal seremoni susulan belum ditetapkan secara pasti, Purbaya berulang kali menekankan bahwa fungsi anggaran bersifat independen dari agenda protokoler. Saat ditemui sebelumnya di Kantor Kemenkeu, ia sempat menenangkan situasi terkait mundurnya jadwal tersebut.
“Nanti kita lihat. Kemarin sih diagendakan harusnya hari ini, tapi diundur. Tapi bukan berarti anggaran terganggu diundur, kan itu seremoni aja,” ungkapnya.
Dengan kepastian ini, seluruh pimpinan instansi kini memegang “lampu hijau” untuk mengeksekusi belanja negara demi pembangunan, tanpa harus menunggu riuh tepuk tangan di ruang seremoni Istana.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
