NARASITODAY.COM, SURABAYA – Kepulan uap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ada harapan besar bagi para petani sawi, peternak telur, hingga nelayan kecil di sekitarnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa piring-piring dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya mengenyangkan perut anak-anak, tetapi juga menghidupkan kantong rakyat kecil di sekitar lokasi dapur.
Namun, harapan itu terancam oleh praktik monopoli. Menanggapi temuan adanya dominasi segelintir pemasok, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, memberikan peringatan keras kepada para pengelola SPPG.
Mendobrak Dominasi Mitra
Dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG dan Pengawas Gizi di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Nanik menegaskan bahwa dapur gizi tidak boleh menjadi milik eksklusif kelompok tertentu. Ia menyoroti fenomena di lapangan di mana bahan baku pangan hanya dikuasai oleh satu hingga tiga pemasok yang berafiliasi dengan mitra atau yayasan.
“Bahan baku pangan SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga supplier saja. Apalagi supplier itu hanya sekadar perpanjangan tangan Mitra SPPG,” tegas Nanik, dikutip Selasa (24/2/2026).
Nanik menginstruksikan agar setiap unit SPPG melibatkan setidaknya 15 pemasok untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Langkah ini diambil agar roda ekonomi benar-benar bergerak di tingkat akar rumput.
“SPPG harus menggunakan minimal 15 suplier bahan baku pangan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing,” jelasnya.
Payung Hukum dan Ancaman Sanksi
Kebijakan ini bukan sekadar imbauan, melainkan amanat dari Perpres Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 38 ayat 1. Aturan tersebut mewajibkan pelibatan usaha mikro, kecil, koperasi, hingga BUMDesa dalam rantai pasok pangan nasional.
Nanik yang membidangi Komunikasi Publik dan Investigasi ini meminta transparansi penuh terkait data pemasok. Ia tidak segan untuk mengambil tindakan tegas jika praktik monopoli masih ditemukan dalam laporan yang ia tunggu pekan depan.
“Cek langsung ke SPPG-SPPG itu, berapa jumlah suplier yang digunakan untuk memasok bahan baku. Tidak boleh terjadi monopoli oleh Mitra atau Yayasan. Kalau ada yang masih mendominasi dan hanya punya 1 sampai 3 mitra, akan saya suspend,” ujarnya.
Memprioritaskan Produk Rakyat
Melalui program ini, pemerintah ingin membangun ekosistem “Koperasi Desa Merah Putih” yang kuat. Dengan melibatkan banyak pihak, risiko ketergantungan pada satu vendor besar dapat ditekan, sekaligus memastikan kualitas bahan pangan tetap segar karena diambil langsung dari sumber terdekat.
“Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan BUMDesa,” pungkas Nanik.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
