NARASITODAy.COM,MANILA – Di bawah bayang-bayang langit global yang kian mendung akibat konflik Timur Tengah, Filipina resmi menarik tuas rem darurat. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan status state of national energy emergency (darurat energi nasional) pada Selasa (24/3/2026), sebuah langkah drastis untuk memayungi ekonomi negara dari badai harga minyak yang mulai mengganas.
Keputusan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan respons atas kerentanan nyata di meja makan warga. “Situasi global saat ini menciptakan ketidakpastian besar di pasar energi dunia,” ujar Marcos Jr. sebagaimana dikutip dari Reuters. Ia menekankan bahwa gangguan rantai pasok dan volatilitas pasar telah bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi ketahanan energi domestik.
Benteng di Tengah Volatilitas
Status darurat yang berlaku selama satu tahun ini memberikan “kekuatan super” kepada pemerintah untuk bergerak lebih lincah. Salah satunya adalah kewenangan mempercepat pengadaan bahan bakar dengan opsi pembayaran di muka sebuah langkah yang jarang diambil demi memastikan tangki-tangki penyimpanan tidak mengering.
Presiden juga telah menginstruksikan pembentukan komite khusus dengan mandat menjaga urat nadi kehidupan publik. Tugas mereka memastikan distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, hingga produk pertanian tetap mengalir meski tekanan global kian menghimpit.
Namun, di balik kebijakan ini, terselip angka yang mengkhawatirkan. Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, membeberkan fakta pahit bahwa stok bahan bakar negara saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 45 hari.
“Stok bahan bakar negara saat ini hanya cukup untuk sekitar 45 hari, berdasarkan tingkat konsumsi saat ini,” ungkap Garin.
Untuk memadamkan “api” tersebut, Manila tengah berburu 1 juta barel minyak dari pasar Asia Tenggara dan global. Meski demikian, bayang-bayang kegagalan pengadaan di masa depan masih menghantui akibat kondisi geopolitik yang cair.
Gejolak di Jalanan dan Pasar
Langkah pemerintah ini juga menjadi upaya meredam api protes yang mulai menyulut di dalam negeri. Sebelum status ini diteken, kritik tajam datang dari kursi senat yang menganggap pemerintah kurang terkoordinasi. Di sisi lain, deru mesin transportasi terancam sunyi setelah kelompok pekerja transportasi dan organisasi konsumen merencanakan aksi mogok dua hari sebagai protes atas lambannya penanganan harga BBM.
Dampaknya diprediksi tidak hanya berhenti di SPBU. Pemerintah kini mulai mewaspadai efek domino yang bisa menjalar ke nilai tukar peso, arus remitansi dari pekerja migran, hingga potensi inflasi yang mencekik daya beli masyarakat.
Filipina kini berdiri di persimpangan jalan. Status darurat ini adalah pertaruhan besar Marcos Jr. untuk memastikan bahwa di tengah ketidakpastian dunia, lampu di rumah-rumah warga Filipina tetap menyala dan roda ekonomi tetap berputar.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
