NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah menekankan pentingnya perubahan pendekatan dalam pembangunan Papua agar lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat lokal.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi dalam Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Mitra Transmigrasi Patriot 2026 di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, Sabtu (12/4/2025).
Menurut Viva Yoga, pola pembangunan yang selama ini diterapkan tidak bisa terus diulang tanpa evaluasi.
Ia menilai diperlukan strategi baru yang lebih adaptif, berbasis riset, serta memperhatikan karakter sosial dan budaya masyarakat Papua.
“Pendekatan pembangunan di Papua harus berbeda, tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Harus lebih adaptif dan sesuai kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara serta perwakilan dari 10 perguruan tinggi negeri (PTN) mitra, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga Universitas Hasanuddin.
Program Transmigrasi Patriot 2026 merupakan kelanjutan dari program serupa tahun sebelumnya. Pada 2025, Kementrans telah mengirim sekitar 2.000 peneliti melalui Tim Ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua.
Mereka melakukan riset potensi ekonomi, sumber daya alam, serta evaluasi infrastruktur dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
“Riset ini penting untuk menggali potensi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat. Dampaknya cukup besar bagi pembangunan dari tingkat lokal,” kata Viva.
Dalam konteks Papua, ia menyoroti pentingnya pembangunan berbasis padat karya, terutama melalui proyek infrastruktur seperti jalan Trans-Papua.
Selain membuka akses wilayah, pembangunan tersebut juga dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Namun demikian, Viva menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur. Penguatan kelembagaan dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat juga menjadi faktor penting.
Ia mencontohkan praktik di Selandia Baru, di mana pengakuan hak adat dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.
“Pembangunan harus mengedepankan keadilan sosial, termasuk dalam distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya alam,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti pengelolaan dana otonomi khusus Papua yang dinilai belum optimal. Meski anggaran yang dialokasikan cukup besar, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Perlu perbaikan dalam distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas kebijakan,” ujarnya.
Keterlibatan perguruan tinggi dinilai menjadi langkah strategis dalam program ini. Kampus diharapkan mampu memberikan solusi berbasis keilmuan sekaligus membantu membangun komunikasi dengan masyarakat adat.
Viva juga menekankan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat melalui tokoh adat guna membangun kepercayaan. Menurutnya, pendekatan tersebut lebih efektif dibandingkan model pembangunan yang bersifat top-down.
Ia menambahkan, tidak semua wilayah Papua memiliki tingkat kerawanan yang sama.
Beberapa daerah seperti Merauke dan Papua Barat Daya dinilai relatif kondusif dan dapat menjadi prioritas awal pelaksanaan program.
“Program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga dampak sosial yang berkelanjutan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan,” katanya.
