NARASITODAY.COM, DHAKA – Selama puluhan tahun, dunia memandang Bangladesh sebagai mercusuar keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Namun kini, di gang-gang sempit kawasan industri Savar hingga pelosok distrik, keberhasilan itu perlahan memudar, berganti dengan kecemasan akan ledakan kelahiran yang tak terencana.
Negara berpenduduk 170 juta jiwa ini tengah dihantam krisis kontrasepsi parah. Stok kondom, pil KB, hingga alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) di klinik-klinik pemerintah dilaporkan habis total selama berbulan-bulan.
Rak yang Kosong dan Petugas yang Pasrah
Di Kompleks Kesehatan Savar Upazila, Dhaka sebuah wilayah yang sesak oleh ratusan ribu buruh garmen suasana di ruang pelayanan KB terasa getir. Ahmed Bin Sultan, seorang petugas lapangan, kini lebih sering memberikan permohonan maaf ketimbang alat kontrasepsi kepada warga.
“Kami tidak memiliki persediaan kondom selama empat hingga lima bulan terakhir,” ungkap Ahmed Bin Sultan kepada AFP, Rabu (13/5/2026).
Klinik pemerintah yang biasanya menjadi sandaran masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan KB gratis kini lumpuh. Ahmed, yang memikul tanggung jawab atas kesehatan reproduksi sekitar 100 ribu penduduk, terpaksa mengarahkan warga ke sektor swasta. “Kami terus meminta warga membeli sendiri di apotek,” tambahnya.
Sengkarut Administrasi dan Ancaman Populasi
Data pemerintah per Mei 2026 menunjukkan potret buram: sepertiga dari 64 distrik di Bangladesh kehabisan stok komoditas KB esensial. Masalah ini bukan karena kurangnya peminat, melainkan kegagalan sistemik dalam rantai pasokan.
Seorang pejabat senior yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa krisis ini adalah “warisan” dari gejolak politik tahun 2024 yang sempat menggulingkan pemerintahan lama.
“Kami gagal mendapatkan komoditas pengendalian kelahiran pada 2024 karena kemunduran administratif,” ujarnya. Ia juga menambahkan adanya kegagalan komunikasi internal di birokrasi, “Dari 2024 hingga 2026, kami juga gagal meyakinkan pemerintah bahwa kekurangan ini sudah berada di level kritis.”
Pakar kesehatan masyarakat, Be-Nazir Ahmed, menilai fenomena ini sebagai puncak gunung es dari manajemen kesehatan yang buruk. “Wabah campak, kekurangan vaksin rabies, dan sekarang krisis komoditas keluarga berencana adalah hasil dari salah urus,” tegasnya.
Membalikkan Jarum Jam Kemajuan
Statistik mulai berbicara. Pada tahun 1975, rata-rata perempuan di Bangladesh memiliki 6,3 anak. Berkat program KB yang agresif di mana petugas mendatangi rumah-rumah warga angka itu berhasil ditekan hingga 2,3 pada tahun 2022.
Namun, data terbaru PBB menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: angka kesuburan merangkak naik kembali ke level 2,4. Di tengah badai wabah campak yang telah merenggut nyawa sekitar 400 anak sejak Maret lalu, krisis kontrasepsi ini dikhawatirkan akan membalikkan kemajuan sosial yang telah dibangun dengan susah payah selama setengah abad.
Kini, Bangladesh berada di persimpangan jalan. Tanpa langkah cepat untuk mengisi kembali rak-rak klinik yang kosong, impian untuk menjaga keseimbangan populasi terancam kandas oleh tumpukan berkas administrasi yang terbengkalai.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
