NARASITODAY.COM, DHAKA – Di pengujung masa jabatannya yang penuh gejolak, Muhammad Yunus resmi meletakkan mandat sebagai Kepala Pemerintahan Transisi Bangladesh pada Senin (16/2/2026). Namun, bukan sekadar pamitan biasa, peraih Nobel Perdamaian ini meninggalkan “warisan” pernyataan yang diprediksi akan membuat telinga para diplomat di New Delhi memerah.
Dalam pidato perpisahan yang disiarkan televisi nasional, Yunus membentangkan visi ekonomi sub-regional yang ambisius sekaligus provokatif. Ia mengelompokkan wilayah “Seven Sisters” (tujuh negara bagian di timur laut India) sejajar dengan negara berdaulat seperti Nepal dan Bhutan dalam satu zona integrasi ekonomi.
Selama 18 bulan memimpin pasca-jatuhnya rezim Sheikh Hasina pada Agustus 2024, Yunus mengklaim telah mengembalikan harga diri bangsa di panggung dunia. Ia menegaskan bahwa Bangladesh kini berdiri tegak di atas tiga pilar: kedaulatan, kepentingan nasional, dan martabat.
“Laut lepas kita bukan hanya batas geografis, melainkan pintu terbuka untuk terlibat dengan ekonomi dunia bagi Bangladesh. Wilayah ini bersama dengan Nepal, Bhutan, dan Seven Sisters memiliki potensi ekonomi yang besar,” ujar Yunus tanpa menyebut nama India secara langsung, sebagaimana dikutip dari Hindustan Times.
Pernyataan ini dianggap tajam karena mengaburkan batas politik wilayah integral India. Yunus seolah menawarkan pelabuhan-pelabuhan Bangladesh sebagai paru-paru ekonomi bagi wilayah timur laut India, sebuah tawaran konektivitas yang dibungkus dalam retorika kemandirian politik.
“Visi kami adalah menciptakan kawasan yang saling terhubung di mana arus perdagangan dan orang-orang dapat bergerak bebas untuk kemakmuran bersama,” tambahnya.
Di tengah kritik domestik mengenai keamanan kelompok minoritas, Yunus justru menyoroti penguatan militer sebagai salah satu capaiannya. Tanpa menunjuk hidung, ia memberi sinyal waspada terhadap pengaruh eksternal yang mencoba mendikte Dhaka.
“Kami telah memperkuat pertahanan nasional dan memulai modernisasi angkatan bersenjata untuk menangkal agresi apa pun yang mungkin datang dari luar,” tutur Yunus tegas.
Selama masa transisinya, hubungan dengan India memang merosot tajam. New Delhi berulang kali menyuarakan keprihatinan atas serangan terhadap minoritas Hindu, sementara Dhaka di bawah Yunus justru semakin mesra dengan mitra global lain seperti China, Jepang, hingga Amerika Serikat.
Kini, babak pemerintahan sementara telah usai. Yunus menyerahkan kursi kekuasaan kepada Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpin oleh Tarique Rahman. BNP meraih kemenangan telak dengan mengamankan 209 dari 297 kursi dalam pemilu parlemen 12 Februari lalu.
Meski meninggalkan kantor dengan 130 undang-undang baru dan tingkat implementasi perintah eksekutif mencapai 84%, Yunus sadar pekerjaan rumah Bangladesh masih menumpuk, terutama dalam merajut kembali hubungan diplomatik yang retak dengan tetangga terdekatnya.
“Saya meninggalkan kantor ini dengan rasa optimisme yang besar dan berharap warga terus bekerja menuju Bangladesh yang adil, manusiawi, dan demokratis,” pungkasnya sebelum melakukan pertemuan terakhir dengan Panglima Angkatan Darat Jenderal Waker-Uz-Zaman.
Pemerintahan baru dijadwalkan akan dilantik pada Selasa waktu setempat, menandai kembalinya demokrasi penuh di Bangladesh setelah periode transisi yang penuh ketegangan geopolitik.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
