NARASITODAY.COM, JAKARTA – Riuhnya perbincangan publik mengenai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengeluarkan pernyataan tegas. Pemerintah memastikan tidak ada larangan resmi bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film tersebut.
Yusril menilai, polemik yang muncul belakangan ini sebagian besar dipicu oleh pemilihan judul yang memang sengaja dirancang untuk memantik diskusi. Namun, ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan melihat konten film tersebut secara objektif.
“Kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/5/2026).
Memberi Ruang bagi Akal Sehat
Dalam isu ini menyoroti bagaimana sebuah karya dokumenter mampu menjadi cermin bagi demokrasi. Alih-alih membungkam suara-suara sumbang, Yusril justru mengajak publik untuk menjadikan film ini sebagai ajang pengasahan nalar kritis melalui debat terbuka.
Baginya, kebebasan berpendapat adalah instrumen penting agar masyarakat tidak menelan informasi secara mentah. Ia menekankan bahwa ruang diskusi pasca-menonton jauh lebih bermanfaat daripada sekadar pelarangan yang memicu rasa penasaran.
“Biarkan saja masyarakat menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat. Dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi,” tambahnya.
Evaluasi Proyek di Tanah Papua
Dokumenter Pesta Babi sendiri menyoroti implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Film ini merekam keresahan sebagian pihak mengenai dampak lingkungan serta nasib hak masyarakat adat di tengah ambisi ketahanan pangan dan energi nasional.
Yusril menjelaskan bahwa pembukaan lahan di Papua Selatan merupakan kelanjutan dari program pemekaran wilayah yang dimulai sejak tahun 2022. Meski didasari kajian matang untuk kesejahteraan, pemerintah mengaku tidak antikritik terhadap pelaksanaan di lapangan.
“Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki,” tutur Yusril. Ia mengakui bahwa pemerintah tetap membuka mata terhadap segala kekurangan yang ada.
“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” katanya.
Bantahan Instruksi Pembubaran
Menanggapi laporan adanya pembubaran paksa nobar di beberapa titik, Yusril secara lugas membantah bahwa hal tersebut merupakan instruksi terpusat. Ia memberikan bukti bahwa di banyak kampus lain, kegiatan pemutaran film tetap berjalan tanpa kendala keamanan.
Ia mensinyalir aksi pembubaran dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu tanpa koordinasi dengan pusat. Yusril menegaskan bahwa tidak ada kebijakan dari aparat penegak hukum maupun kementeriannya untuk menghentikan diskusi tersebut.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, pemerintah seolah ingin menegaskan posisi bahwa di era keterbukaan informasi, kritik sepahit apa pun narasi yang dibungkusnya adalah vitamin bagi perbaikan tata kelola negara.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
