NARASITODAY.COM, KUALA LUMPUR – Badai politik kembali mengguncang Putrajaya. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kini menghadapi tekanan politik yang kian membesar setelah gelombang pengunduran diri melanda internal partainya, Partai Keadilan Rakyat (PKR).
Ratusan kader dilaporkan berbondong-bondong mengalihkan kesetiaan mereka ke Partai Malaysia Bersatu (Bersama), sebuah sekoci politik baru yang dinakhodai oleh mantan anak didiknya sendiri, Rafizi Ramli.
Rafizi, mantan Menteri Ekonomi yang sempat digadang-gadang sebagai putra mahkota Anwar, mengambil langkah mengejutkan awal bulan ini dengan keluar dari PKR, melepas kursi parlemen, dan mengambil alih Partai Bersama.
Hanya dalam waktu singkat, partai baru ini mengklaim telah mengantongi lebih dari 18.000 pendaftaran anggota baru, di mana sepertiganya merupakan eksodus langsung dari mantan kader PKR.
Pergeseran faksi ini mulai menggerogoti stabilitas koalisi pemerintahan pimpinan Anwar Ibrahim, memicu spekulasi liar mengenai percepatan Pemilu Nasional yang bisa saja digelar secepatnya pada Juli mendatang. Di tingkat akar rumput, suasana kekecewaan mendalam tak lagi bisa disembunyikan.
“PKR sekarang terluka, tercederai, dan berada dalam kondisi kritis,” aku anggota parlemen senior PKR, Hassan Abdul Karim, dalam sebuah unggahan emosional di media sosialnya.
Hassan dengan jujur mengakui dirinya sudah tidak mampu lagi membendung arus deras kader daerah yang memilih angkat kaki akibat aspirasi mereka yang kerap diabaikan oleh elite pusat.
Ia memperingatkan bahwa Partai Bersama memiliki daya pikat magnetis bagi pemilih muda serta kelompok swing voters yang jengah dengan narasi politik lama dan lebih fokus pada isu-isu ekonomi. Lebih jauh, legitimasi Anwar sebagai Perdana Menteri dipertaruhkan jika ada anggota parlemen yang menyusul langkah Rafizi.
Bantahan Elite dan Bayang-Bayang Pemilu Dini
Di kubu berseberangan, elite pimpinan PKR bergerak cepat meredam kepanikan. Sekretaris Jenderal PKR, Fuziah Salleh, membantah keras narasi adanya eksodus massal ke Partai Bersama.
Nada optimistis juga disuarakan oleh juru bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, yang mengeklaim bahwa PKR justru kebanjiran sekitar 5.000 anggota baru dalam dua bulan terakhir, membuat total loyalis partai melampaui angka satu juta orang.
Secara matematis di atas kertas parlemen, posisi Anwar memang masih relatif aman berkat sokongan mayoritas koalisi. Namun, di mata para analis, keretakan internal ini menjadi kerikil tajam yang bisa menjatuhkan Anwar dari kursi kekuasaan pada periode kedua nanti.
“Masalah di dalam PKR tidak mencerminkan kepemimpinan yang baik,” ujar Bridget Welsh, pengamat politik Asia dari University of Nottingham, yang menilai konflik ini telah memperburuk persepsi publik terhadap gaya manajerial Anwar atas partainya sendiri.
Meskipun masa jabatan pemerintahan Anwar baru akan habis pada awal 2028, sang Perdana Menteri sebelumnya sempat melempar sinyal tidak menutup kemungkinan untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilu lebih awal jika keretakan di tubuh koalisi semakin melebar.
Idealisme Reformasi yang Memudar
Ketegangan di koridor kekuasaan Malaysia memang sedang berada di titik didih. Pemerintah tengah disorot tajam akibat penanganan skandal di lembaga antikorupsi, ditambah gesekan antarpartai koalisi mengenai isu sensitif terkait etnis dan agama.
Puncaknya terjadi pada Senin lalu, ketika 21 kader dan pengurus daerah PKR secara serentak meletakkan jabatan dan merobek kartu keanggotaan mereka. Bagi mereka yang pergi, manifesto “Reformasi” dan napas demokrasi yang dahulu ditiupkan Anwar saat mendirikan PKR kini dianggap telah menguap, berganti menjadi pragmatisme kekuasaan.
Kini, di saat sejumlah pimpinan regional PKR terus berguguran dan menyeberang ke Partai Bersama yang mereka anggap sebagai pewaris sah idealisme masa lalu, Anwar Ibrahim harus berkejaran dengan waktu.
Ia tidak hanya harus mengonsolidasikan negaranya, tetapi juga harus menyembuhkan luka di dalam rumahnya sendiri sebelum mandat rakyat kembali dipertaruhkan di kotak suara.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
