NARASITODAY.COM,JAKARTA – Terik matahari ibu kota, gemuruh suara mahasiswa kembali menggema di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Jumat (12/6/2026). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama elemen mahasiswa dari berbagai kampus menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”.
Aksi turun ke jalan ini membawa lima tuntutan krusial: penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ranah sipil, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Di balik riuhnya yel-yel dan bentangan spanduk, aksi ini dinilai bukan sekadar rutinitas pergerakan, melainkan sinyal merah yang nyata bagi pemerintah. Direktur Eksekutif Trias Politica, Agung Baskoro, melihat gerakan ini sebagai puncak gunung es dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap tata kelola program prioritas yang belakangan menjadi sorotan tajam.
Menurut Agung, para mahasiswa yang berdiri di aspal jalanan hari ini adalah representasi dari kelas menengah yang mulai terjepit. Mereka bukan hanya menyuarakan teori, melainkan merasakan langsung dampak nyata dari tekanan ekonomi domestik.
“Mahasiswa ini juga bagian dari kelas menengah yang merasakan langsung masalah-masalah yang mengemuka sebagai ekses dari kebijakan tersebut. Mereka harus berhadapan dengan harga-harga yang naik, kemudian menyempitnya lapangan pekerjaan ketika pascalulus kuliah,” ujar Agung dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Soroti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih
Agung mengingatkan agar pemerintah tidak menutup mata atau menganggap enteng aksi ini sebagai riak kecil ketidakpuasan sesaat. Sebaliknya, ini adalah momen bagi pemerintah untuk bercermin dan segera mengevaluasi aspek anggaran, akuntabilitas, serta transparansi pada program-program besarnya.
“Pemerintah harus merespons segera tuntutan-tuntutan yang sudah disampaikan, apakah soal MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, supaya peruntukannya jelas, tepat sasaran, dan transparansinya terjaga,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya. Agung menekankan perlunya audit dan evaluasi total agar anggaran negara yang besar tidak menguap sia-sia, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat prasejahtera, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta anak-anak yang rentan stunting.
Hal yang sama berlaku untuk program Koperasi Desa Merah Putih. Di tingkat tapak, program ini dinilai masih membingungkan. Ada jurang pemisah yang lebar antara narasi indah yang disampaikan pemerintah di panggung pidato dengan realisasi membingungkan yang diterima masyarakat di lapangan.
Jangan Selalu Menyalahkan Global
Lebih lanjut, Agung juga memberikan catatan kritis terhadap hobi pemerintah yang kerap berlindung di balik narasi “krisis global” setiap kali kondisi ekonomi memburuk. Saat ini, masyarakat tidak butuh alasan geopolitik, melainkan solusi konkret untuk urusan dapur mereka yang kian menjerit.
Evaluasi radikal terhadap program prioritas menjadi harga mati jika pemerintah masih ingin menjaga kepercayaan publik. Jika tidak, gelombang protes dari jalanan diprediksi akan terus membesar dan menjadi bola salju yang liar.
“Evaluasi betul, setop dulu yang bermasalah. Jangan dilanjutkan lagi. Ini menjadi amunisi bagi teman-teman di jalan terus mengkritik dan menggerogoti legitimasi pemerintah,” pungkas Agung.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
