NARASITODAY.COM,YUBARI – Dua dekade setelah menyatakan bangkrut akibat krisis keuangan yang berat, Kota Yubari di Prefektur Hokkaido, Jepang, akhirnya memasuki babak baru pemulihan fiskal. Pemerintah kota mengumumkan akan mengakhiri kebijakan pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun.
Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Yubari, Tsukasa Atsuya, pada akhir pekan lalu. Ia mengatakan pemotongan gaji pegawai pemerintah kota akan dihapuskan pada akhir tahun fiskal yang sedang berjalan.
Menurut Atsuya, gaji para pegawai akan kembali ke tingkat normal mulai April tahun depan. Langkah tersebut menjadi salah satu penanda penting bahwa kondisi keuangan kota perlahan pulih setelah bertahun-tahun menjalani program restrukturisasi utang.
Pemerintah kota juga memperkirakan seluruh kewajiban pembayaran obligasi rehabilitasi fiskal khusus dapat diselesaikan pada akhir tahun fiskal 2026.
Pengumuman itu disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Jepang, Yoshimasa Hayashi, serta Gubernur Hokkaido, Naomichi Suzuki, yang bertepatan dengan peringatan 20 tahun deklarasi keruntuhan finansial Yubari.
Dalam kesempatan tersebut, Hayashi menyampaikan apresiasinya terhadap langkah pemerintah kota.
“Saya menghormati keputusan kota tersebut,” kata Hayashi.
Perjalanan Yubari menuju pemulihan bukanlah proses yang singkat. Kota yang terletak di Pulau Hokkaido itu pernah dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan batu bara terpenting di Jepang. Aktivitas tambang yang berkembang pesat menjadikan Yubari sebagai kota industri yang makmur selama beberapa dekade.
Namun kejayaan tersebut mulai memudar ketika Jepang mengubah kebijakan energinya. Penutupan tambang batu bara secara bertahap membuat roda ekonomi kota melambat dan jumlah penduduk terus menurun.
Di tengah melemahnya perekonomian, pemerintah kota melakukan berbagai investasi besar pada sektor pariwisata dengan harapan menciptakan sumber pendapatan baru. Namun strategi tersebut tidak berjalan sesuai harapan.
Pada tahun fiskal 2006, Yubari tercatat mengalami defisit hingga 35,3 miliar yen atau sekitar Rp3,99 triliun. Kondisi tersebut diperparah oleh praktik akuntansi yang dinilai tidak tepat, sehingga beban keuangan kota semakin sulit dikendalikan.
Situasi itu memaksa wali kota saat itu mengumumkan bahwa Yubari akan memasuki status “entitas rekonstruksi fiskal” pada 20 Juni 2006. Sejak saat itu, kota tersebut menjalani proses pemulihan keuangan di bawah pengawasan pemerintah pusat Jepang.
Sebagai bagian dari langkah penyelamatan, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan penghematan, termasuk pemotongan gaji aparatur sipil. Pada tahap awal program rekonstruksi, rata-rata gaji bulanan pegawai pemerintah kota dipangkas sekitar 30 persen.
Seiring membaiknya kondisi fiskal, besaran pemotongan tersebut terus dikurangi secara bertahap. Saat ini, para pegawai masih menerima pemotongan sekitar 5 persen dari gaji normal mereka.
Penghapusan sisa pemotongan gaji pada tahun depan menjadi simbol penting bagi Yubari. Bagi kota yang pernah menjadi contoh krisis fiskal di Jepang, keputusan tersebut menandai berakhirnya salah satu konsekuensi paling nyata dari kebangkrutan yang diumumkan dua dekade lalu.
Meski tantangan pembangunan dan pemulihan ekonomi masih ada, langkah ini memberikan harapan baru bagi para pegawai dan masyarakat Yubari bahwa masa-masa sulit yang membayangi kota tersebut selama bertahun-tahun mulai mendekati akhir.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
