Irak Temukan Uang Tunai Rp251 Miliar Tersembunyi di Dinding Rumah Wakil Menteri Perminyakan

0
Wakil Menteri Perminyakan
Penggeledahan kasus dugaan korupsi di Irak memperlihatkan aparat antikorupsi menemukan uang tunai senilai sekitar US$14 juta atau setara Rp251,3 miliar yang disembunyikan di balik dinding rumah Wakil Menteri Perminyakan Urusan Distribusi Irak, Ali Maarij Al Bahadly.Foto : Facebook/مجلس القضاء الاعلى

NARASITODAY.COM, BAGHDADKampanye sapu bersih korupsi di Irak mencapai puncaknya setelah tim penyelidik menggerebek kediaman Wakil Menteri Perminyakan untuk Urusan Distribusi, Ali Maarij Al Bahadly, pada akhir pekan kemarin.

Dalam operasi senyap tersebut, aparat menemukan tumpukan uang tunai fantastis senilai US$14 juta atau setara dengan Rp251,3 miliar yang disembunyikan secara rapi di balik dinding rumah.

Sitaan raksasa tersebut terbagi ke dalam dua mata uang, yakni pecahan dolar AS senilai US$11 juta dan uang lokal sebesar empat miliar dinar Irak (setara US$3 juta).

Penggerebekan dramatis ini merupakan buntut dari genderang perang terhadap korupsi berskala masif yang ditabuh oleh Perdana Menteri baru Irak, Ali al-Zaidi, yang baru saja dilantik pada 14 Mei lalu.

Sebelum membidik sang wamen, pemerintahan baru ini bahkan dilaporkan sukses menjaring 47 koruptor hanya dalam kurun waktu satu hari, termasuk di antaranya pejabat kabinet hingga anggota parlemen (DPR).

Jam Rolex Emas dan Koper Uang di Balik Beton

Baca Juga :  Jejakin dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Suasana penggerebekan di rumah mewah sang pejabat terekam jelas dalam dokumentasi yang dirilis oleh Dewan Kehakiman Irak. Sentuhan visual tersebut memperlihatkan bagaimana para penyelidik harus menggunakan palu bor (jackhammer) untuk menjebol dinding kokoh di area gedung kolam renang milik Al Bahadly.

Sebuah lubang persegi panjang menganga di dinding, menyisakan puing-puing beton yang berserakan di tepi kolam berubin biru yang dalam kondisi kosong. Di dalam rongga rahasia itulah, sang pejabat menyembunyikan “harta karun” ilegalnya.

Beberapa koper terbuka tampak berjejalan dengan gepokan uang kertas dolar dan dinar yang diikat sangat rapat. Selain uang, petugas juga mengamankan kotak-kotak barang mewah, yang salah satunya berisi jam tangan Rolex berwarna emas murni.

“Uang tunai tersebut ditemukan selama penyelidikan awal,” kata hakim ketua Pengadilan Kriminal Pusat untuk Korupsi Irak, sebagaimana dimuat oleh The National News, Kamis (2/7/2026). “Investigasi masih berlangsung,” tambahnya singkat.

Menguasai Jalur Basah Produk Bahan Bakar

Sebagai Wakil Menteri Perminyakan untuk Urusan Distribusi, posisi Al Bahadly dikenal sebagai salah satu “jalur paling basah” di jajaran birokrasi Irak. Ia memegang otoritas penuh atas pengawasan alokasi dan penjualan seluruh produk bahan bakar olahan di negara kaya minyak tersebut.

Baca Juga :  Menkeu Purbaya Tegaskan Larangan Jual Rokok Ilegal di Marketplace, Minta Tindakan Cepat

Portofolio jabatannya sangat sensitif karena bersentuhan langsung dengan jaringan pedagang bahan bakar swasta, raksasa perusahaan distribusi, hingga penentuan kuota pasokan per provinsi.

Pasca-penangkapan tersebut, Al Bahadly kini harus mendekam di balik jeruji besi sambil menghadapi proses hukum di Pengadilan Pidana Anti-Korupsi Pusat di Baghdad. Pengadilan ini dibentuk secara khusus untuk mengadili kejahatan keuangan yang melibatkan pejabat teras, sekaligus menjadi panggung bagi pemerintah untuk menunjukkan pesan bahwa “tidak ada seorang pun yang kebal dari pertanggungjawaban”.

Sanksi Hukum vs Skeptisisme Biaya Politik

Sejauh ini, kabinet PM Ali al-Zaidi mengklaim telah berhasil memulihkan miliaran dinar uang negara, menyita berbagai aset properti mewah di Baghdad maupun luar negeri, serta menjebloskan sejumlah pejabat korup ke penjara dengan hukuman bertahun-tahun.

Baca Juga :  Tindak Lanjuti Arahan Bupati, Wabup Bogor Gercep Pantau Irigasi dan Pelayanan di Wilayah Bogor Barat

Para analis menilai, langkah agresif ini sengaja diambil demi meredam amarah publik atas gurita korupsi yang merajalela sebuah masalah yang oleh lembaga Transparency International disebut sebagai salah satu ujian paling mendesak bagi pemerintahan Irak.

Namun, tidak semua pihak optimis gerakan ini akan berjalan konsisten hingga akhir. Beberapa pengamat mengkhawatirkan bahwa penegakan hukum ini akan tebang pilih dan layu sebelum berkembang ketika mulai menyenggol lingkaran inti kekuasaan.

Harith Hasan, seorang peneliti senior di lembaga think tank Arab Centre for Research and Policy Studies, menilai bahwa upaya pembersihan oleh pemerintah kerap kali terhenti ketika biaya politik mulai membengkak dan penegakan hukum berubah menjadi selektif.

“Saya memperkirakan kampanye ini akan berhenti begitu upaya lebih lanjut mulai menimbulkan biaya politik, keamanan, atau sistemik yang signifikan. Namun, untuk saat ini, ada indikasi bahwa penangkapan tambahan mungkin masih akan terjadi,” pungkas Harith Hasan menganalisis situasi politik di Baghdad.***

Editor : Alysa

Sumber : cnbcindonesia.com