NARASITODAY.COM, DHAKA – Pemerintah Bangladesh kembali memberlakukan aturan yang mengecualikan Israel dalam paspor elektronik warga negaranya. Kebijakan tersebut menegaskan kembali posisi Bangladesh yang hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Kementerian Dalam Negeri Bangladesh pada Minggu (19/7/2026) memerintahkan otoritas imigrasi untuk memasukkan kembali frasa “Paspor ini berlaku untuk semua negara di dunia kecuali Israel” dalam paspor elektronik Bangladesh, demikian dikutip Anadolu Agency.
Pemerintah Bangladesh menyatakan keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri negara itu, aspirasi publik, serta dukungan terhadap Palestina. Bangladesh diketahui tidak mengakui Israel dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut.
Sebelumnya, Bangladesh pernah menerapkan aturan serupa pada 2020 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Namun, kebijakan mengenai isi paspor tersebut kemudian mengalami perubahan sebelum kembali diberlakukan oleh pemerintah saat ini.
Selain mengembalikan aturan terkait Israel, Kementerian Dalam Negeri Bangladesh juga memerintahkan revisi sejumlah elemen dalam paspor elektronik, termasuk penambahan tanda penghormatan bagi tokoh-tokoh yang meninggal dalam pemberontakan pada Juli-Agustus 2024.
Pemberontakan tersebut menjadi salah satu krisis politik terbesar dalam sejarah Bangladesh modern. Gelombang demonstrasi awalnya dipicu oleh tuntutan warga agar Sheikh Hasina mundur dari jabatan perdana menteri setelah memimpin negara itu selama belasan tahun.
Situasi kemudian memburuk setelah aksi protes diwarnai bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Akibat kerusuhan tersebut, sekitar 1.400 orang dilaporkan tewas dan puluhan ribu lainnya mengalami luka-luka.
Setelah pemerintahannya jatuh, Sheikh Hasina meninggalkan Bangladesh dan hingga kini dilaporkan tinggal dalam pengasingan di India.
Dalam proses pembaruan paspor elektronik, pemerintah Bangladesh juga menghapus sejumlah gambar dan simbol yang berkaitan dengan Sheikh Mujibur Rahman, tokoh pendiri Bangladesh.
Perubahan pada dokumen perjalanan resmi tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan pemerintah Bangladesh setelah pergantian kekuasaan. Selain mencerminkan sikap diplomatik negara itu terhadap isu Palestina dan Israel, revisi paspor juga menunjukkan perubahan dalam penggunaan simbol-simbol nasional pascagejolak politik 2024.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
