NARASITODAY.COM – Hari ini, proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang terhenti beberapa waktu lalu kembali dilanjutkan di lima kabupaten dan satu kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat kesiapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) dengan sistem virtual.
Lima kabupaten dan satu kota yang akan melaksanakan PSU pada Sabtu, 5 April 2025, adalah Kabupaten Buru, Kabupaten Banggai, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Bungo, dan Kota Sabang.
“Seluruh pihak terkait diminta untuk memastikan tidak ada kendala yang menghambat jalannya proses tersebut,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, saat memimpin rapat virtual kesiapan PSU. Ribka juga menekankan pentingnya pelaksanaan tahapan demokrasi yang jujur, transparan, dan adil bagi masyarakat.
Penting untuk dicatat bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud yang semula dijadwalkan melaksanakan PSU pada hari ini, 5 April, terpaksa mengundur jadwal tersebut ke 9 April 2025. Hal ini disebabkan oleh hari Sabtu yang bertepatan dengan hari ibadah bagi umat Kristen Advent, mayoritas warga di wilayah sekitar TPS di sana.
Ribka Haluk menambahkan bahwa rapat ini diikuti oleh sejumlah pejabat daerah, seperti Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, dan Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah daerah (pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan. Semua pihak tersebut diharapkan bekerja sama memastikan kelancaran proses PSU di daerah yang bersangkutan.
Meski berlangsung di tengah suasana Hari Raya Idul Fitri, Ribka mengapresiasi semua pihak yang tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan pelaksanaan PSU.
“Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun masih dalam suasana Lebaran, kita bisa melaksanakan tugas negara yang penting dalam rangka pelaksanaan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota yang ada di Indonesia,” ucap Ribka.
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri juga menegaskan bahwa pelaksanaan PSU harus berjalan lancar tanpa adanya temuan yang tidak esensial. “Penegasan dari kami adalah bahwa PSU harus berjalan lancar, tanpa adanya temuan-temuan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, karena masyarakat harus segera dilayani oleh pemimpin yang dipilih,” tambahnya dengan penuh harapan.
Dengan komitmen pemerintah untuk menjaga kualitas demokrasi, masyarakat dapat berharap bahwa PSU di lima kabupaten dan satu kota ini dapat berlangsung dengan adil dan lancar, sehingga proses demokrasi di daerah-daerah tersebut dapat tetap berjalan dengan baik.***
