NARASITODAY.COM – Di tengah lanskap pegunungan Papua yang menyimpan luka akibat konflik berkepanjangan, setitik harapan muncul melalui kunjungan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) ke Kabupaten Nduga.
Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Nicholay Aprilindo, hadir langsung di Distrik Kenyam untuk bertatap muka dengan ratusan pengungsi yang telah lama terusir dari kampung halaman mereka.
Didampingi oleh Wakil Bupati Nduga, Yoas Beon, dan tokoh muda intelektual Papua asal Nduga, Samuel Tabuni, Nicholay membawa misi kemanusiaan yang mendambakan terwujudnya perdamaian. Mereka bertiga menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangkaian aksi kekerasan yang tak kunjung usai di Bumi Cenderawasih, khususnya di wilayah Nduga.
Dalam pertemuan yang penuh haru tersebut, Nicholay menyampaikan pesan kunci dari KemenHAM: solusi terbaik untuk masalah Papua saat ini terletak pada rekonsiliasi dan upaya-upaya perdamaian. Dengan nada tegas, ia menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang telah merenggut banyak nyawa tak bersalah.
“Tentu saja kekerasan yang seakan tak pernah berakhir menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak korban berjatuhan, nyawa melayang sia-sia. Atas dasar apa pun kami mengajak untuk stop kekerasan. Kita akhiri sudah. Kita sama-sama mendorong upaya rekonsiliatif yang menjadi pintu menuju perdamaian. Kita bangun Papua dalam semangat ini yaitu rekonsiliasi dan perdamaian,” kata Nicholay di sela-sela pertemuannya dengan para pengungsi di Kenyam. Kata-kata ini bagaikan oase di tengah gurun konflik, menawarkan jalan keluar yang lebih manusiawi.
Nicholay menegaskan bahwa kehadirannya di Nduga kali ini murni didorong oleh misi kemanusiaan. Ia ingin memastikan bahwa akar permasalahan di tanah Papua dapat diselesaikan melalui dialog dan rekonsiliasi, bukan lagi dengan pertumpahan darah.
“Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik. Kita berharap dari Nduga ini lahir semangat rekonsiliasi dan perdamaian itu,” ujarnya dengan penuh harap.
Ia menyadari betul bahwa persoalan Papua sangat kompleks dan membutuhkan penguraian yang cermat, dimulai dari aspek kemanusiaan. Nicholay meyakini bahwa dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, semangat rekonsiliasi, dan perdamaian, masalah Papua secara bertahap akan membaik, menciptakan kondisi yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat.
“Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak,” jelasnya, menekankan visi KemenHAM dalam menyelesaikan konflik ini.
Dalam dialognya dengan para pengungsi di Nduga, Nicholay mengaku mendapatkan banyak informasi berharga yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penanganan masyarakat terdampak konflik, termasuk mencari solusi untuk mengakhiri konflik itu sendiri.
Aspirasi utama yang disampaikan para pengungsi adalah jaminan “rasa aman” dan harapan untuk dapat segera kembali ke rumah masing-masing. “Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian,” ucap Nicholay, menyentil sisi kemanusiaan yang paling rentan dalam konflik.
Lebih lanjut, Nicholay meyakinkan bahwa negara hadir secara nyata di Nduga dengan komitmen politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. Ia percaya bahwa pemerintah dapat menjadi jembatan perdamaian di Papua.
“Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” katanya dengan optimisme.
“Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya,” sambungnya, menyuarakan urgensi untuk perubahan yang lebih baik.
Sebagai penutup, Nicholay memastikan bahwa temuan dari kunjungan ini akan menjadi landasan bagi KemenHAM untuk mencari solusi komprehensif atas aksi kekerasan di Papua. Ia mendambakan keadilan yang sesungguhnya bagi Tanah Papua.
“Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting,” pungkas Nicholay, menandaskan bahwa masalah Nduga adalah isu multidimensi yang memerlukan penanganan holistik.
Saat ini, ribuan pengungsi dari Kabupaten Nduga tersebar di berbagai wilayah di Papua, menantikan kebijakan negara yang menyeluruh agar mereka dapat kembali dan menjalani kehidupan normal di kampung halaman.
Harapan besar mereka tertumpu pada pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya yang selama ini terabaikan. Kunjungan KemenHAM ini menjadi secercah harapan, bahwa suara mereka didengar dan negara hadir untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan di tanah Papua.***
