NARASITODAY.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyatakan bahwa pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Ia menekankan pentingnya pelibatan pengusaha lokal dalam pelaksanaan proyek tersebut sebagai bagian dari upaya pemberdayaan.
“Itu diperuntukkan oleh pengusaha orang asli Papua. Jadi anak-anak Papua bagaimana bisa bertumbuh, jadi pemberdayaan,” ujar Ribka dalam siaran pers, Kamis (14/8/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan 2.200 Unit Rumah yang digelar di Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Rabu (13/8).
Ribka menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pembangunan, termasuk dokumen dan proses lelang, telah dirancang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia juga menyebut bahwa pemerintah telah melakukan langkah mitigasi terhadap berbagai kendala teknis di lapangan.
“Sudah diketahui sedikitnya beberapa masalah dan karakteristik daerah-wilayah masing-masing. Dilakukanlah mitigasi, bagaimana caranya melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten,” katanya.
Fasilitas Pendukung dan Program Lintas Kementerian
Ribka berharap pembangunan rumah tersebut dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik. Ia juga mendorong agar program lintas kementerian dapat masuk ke wilayah tersebut, termasuk bantuan sosial, sektor pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.
“Jadi arahan dari Bapak Presiden kan 3T kita mulai dari daerah, dari perdesaan lah seperti itu, dan ada Koperasi Desa juga akan masuk. Apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa. Ini luar biasa,” tuturnya.
Program pembangunan ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto dan dikategorikan sebagai proyek prioritas cepat (quick win). Ribka menegaskan bahwa proyek ini murni untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk tujuan politik.
“Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya sudah bagus, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan. Ini karena kementerian baru juga, kemudian ini quick win dari Bapak Presiden, ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka ini kita bentuk timnya cukup besar,” pungkasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan liar dalam pelaksanaan program tersebut, demi menjaga integritas dan manfaat langsung bagi masyarakat.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
