NARASITODAY.COM, BOGOR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pelantikan tersebut menandai bahwa Ribka kini memegang dua amanah penting sekaligus, yakni sebagai Wamendagri dan anggota Komite Eksekutif yang memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
“Jadi tugasnya ganda, selain sebagai Wamendagri, tapi juga sebagai anggota eksekutif. Tugas kami adalah bagaimana mengharmonisasi program percepatan pembangunan di Papua, enam provinsi, antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Ribka.
Ia menegaskan, seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk wilayah Papua wajib dikoordinasikan dengan Komite Eksekutif.
Komite juga bertanggung jawab memastikan keselarasan pelaksanaan program nasional, termasuk Asta Cita, di wilayah Papua.
“Semua program yang diperuntukkan ke Papua ini wajib kita ketahui, dan juga sampai sejauh mana pelaksanaannya. Apakah program itu berhasil atau tidak, jadi kita sekaligus mengawasi,” jelasnya.
Selain mengawasi, Komite juga berfungsi memfasilitasi usulan program dari daerah ke kementerian/lembaga terkait.
Ribka menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh program pembangunan untuk Papua yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) benar-benar dijalankan.
“Kalau tidak dilaksanakan oleh K/L, kita akan tanyakan kenapa, ada apa,” tegasnya.
Ribka menyebut, tugas tambahan yang diembannya bersifat strategis karena laporan kerja Komite disampaikan langsung kepada Presiden.
Ia menilai, pembentukan Komite Eksekutif merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan Papua.
Menurutnya, Presiden Prabowo berharap masyarakat Papua dapat hidup lebih sejahtera dalam lima tahun ke depan.
“Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden mengharapkan Papua cepat maju dan masyarakatnya sejahtera,” katanya.
Lebih jauh, Ribka menegaskan percepatan pembangunan di Papua merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Tugas kami adalah mengawal agar masyarakat Papua bisa sejahtera. Itu harapan Bapak Presiden,” tandasnya.***
Wartawan : Andreas
