NARASITODAY.COM, NEW DELHI — Pemerintah India mengumumkan rencana untuk membuka kembali kedutaannya di Kabul, Afghanistan, setelah empat tahun ditutup. Langkah ini dinilai sebagai upaya penting dalam memperkuat hubungan diplomatik antara kedua negara.
Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, menyebut keputusan tersebut sebagai “langkah signifikan yang memperluas hubungan diplomatik kedua negara.” Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Taliban Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, yang tengah melakukan kunjungan resmi ke India kunjungan pertama oleh pejabat Taliban sejak kelompok tersebut kembali berkuasa pada 2021.
Menurut laporan Reuters, India menutup kedutaannya di Kabul setelah Taliban mengambil alih pemerintahan menyusul penarikan pasukan NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Namun, setahun kemudian, India membuka misi teknis kecil untuk mendukung perdagangan, layanan medis, dan bantuan kemanusiaan.
Saat ini, sekitar selusin negara termasuk China, Rusia, Iran, Pakistan, dan Turki masih mengoperasikan kedutaan mereka di Kabul. Dari semua itu, hanya Rusia yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban.
Dalam sambutannya kepada Muttaqi, Jaishankar menegaskan komitmen India terhadap prinsip-prinsip dasar negara Afghanistan. “India berkomitmen penuh terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan kemerdekaan Afghanistan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan kerja sama akan mendukung pembangunan nasional Afghanistan serta memperkuat stabilitas dan ketahanan kawasan. “Misi teknis India di Kabul sedang ditingkatkan statusnya menjadi kedutaan,” tambahnya, meski belum menyebutkan waktu pelaksanaannya.
Kunjungan Muttaqi ke India berlangsung selama enam hari dan bertujuan mempererat hubungan bilateral. Para pengamat menilai kunjungan ini sebagai bagian dari strategi Taliban untuk memperluas keterlibatan dengan negara-negara regional demi membangun kerja sama ekonomi dan memperoleh pengakuan diplomatik.
Meski memiliki sejarah hubungan yang erat, India hingga kini belum mengakui pemerintahan Taliban. Para diplomat Barat menyebut bahwa hambatan utama pengakuan internasional terhadap Taliban adalah kebijakan mereka yang membatasi hak perempuan.
Kementerian Luar Negeri Afghanistan menyatakan bahwa perundingan antara kedua negara akan mencakup isu-isu politik, ekonomi, dan perdagangan. Perjalanan Muttaqi sendiri dimungkinkan setelah Komite Dewan Keamanan PBB memberikan pengecualian sementara atas larangan perjalanannya, guna mendukung diplomasi internasional.
Muttaqi termasuk dalam daftar individu Taliban yang dikenai sanksi oleh PBB, termasuk pembekuan aset dan larangan bepergian. Namun, pengecualian semacam ini kadang diberikan untuk mendukung dialog diplomatik.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
