NARASITODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah ini dilakukan guna menekan potensi kenaikan harga beras di daerah. Hal tersebut disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Harga Beras yang digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (20/10/2025).
Dalam arahannya, Tito menjelaskan bahwa tujuh kanal penyaluran beras SPHP meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.
“Pemda harus rutin melakukan operasi pasar. Operasi ini dilakukan dengan mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, Menko Pangan, dan Dirut Bulog,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo telah mengusulkan agar kepala pasar di setiap daerah lebih digiatkan dalam mengontrol dan menstabilkan harga di lapangan.
Tito menekankan agar BUMD pangan dan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di daerah terus dioptimalkan perannya.
Selain itu, ia mendorong sinergi antara Pemda, BUMN pangan seperti ID Food, serta instansi yang memiliki jaringan distribusi kuat seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Menurutnya, promosi beras SPHP yang dilakukan oleh Perum Bulog dan jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) maupun ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras kepada masyarakat.
Tito menambahkan, pemerintah akan melakukan operasi khusus di daerah-daerah dengan kenaikan harga beras di atas 1 persen.
“Kalau lihat dari data, tidak banyak daerah yang kenaikannya di atas 1 persen, hanya 16 daerah saja,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri juga menyinggung kondisi inflasi nasional. Ia menyebut, inflasi Indonesia pada September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year-on-year) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Angka ini masih cukup baik, baik dari sisi produsen maupun konsumen,” katanya.
Dua penyumbang utama inflasi, lanjutnya, berasal dari sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya serta sektor makanan, minuman, dan tembakau.
Komoditas yang paling berpengaruh adalah emas perhiasan, yang harganya naik hingga 40 persen tertinggi dalam sejarah.
“Harga emas naik tajam dan mendongkrak inflasi di banyak negara, termasuk Indonesia, karena banyak masyarakat yang beralih membeli emas,” jelasnya.
Untuk sektor pangan, Mendagri menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
Adapun harga beras dinilai masih relatif terkendali, meski perlu perhatian di delapan daerah yang mencatat kenaikan di atas 2 persen, yakni Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, dan Sumba Tengah.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
Turut hadir Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan serta para kepala daerah dari seluruh Indonesia mengikuti kegiatan tersebut secara daring.***
Editor : Andreas
