NARASITODAY.COM, BANGKOK – Wakil Menteri Keuangan Thailand, Vorapak Tanyawong, resmi mengundurkan diri pada Rabu (22/10/2025) setelah muncul tuduhan yang mengaitkannya dengan jaringan penipuan siber lintas negara yang beroperasi dari Kamboja.
Desakan agar Vorapak mundur muncul menyusul laporan yang menyebut keterlibatannya dengan pelaku penipuan asing yang menjalankan operasi kejahatan digital lintas batas. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul sebelumnya telah meminta Vorapak untuk memberikan klarifikasi tertulis atas tuduhan tersebut dalam pekan ini.
Salah satu tudingan paling berat berasal dari newsletter investigatif The Whale Hunting, yang menyebutkan bahwa istri Vorapak menerima pembayaran sebesar US$ 3 juta (sekitar Rp 49,5 miliar) dalam bentuk kripto dari jaringan kriminal China-Kamboja. Ironisnya, Vorapak sendiri ditugaskan sebagai anggota komite pemerintah yang menyelidiki aktivitas jaringan tersebut.
Selain itu, Vorapak tercatat pernah menjabat sebagai penasihat di BIC Bank, sebuah lembaga keuangan di Kamboja yang diduga memiliki kaitan dengan praktik pencucian uang. Sebelum terjun ke dunia politik tahun lalu sebagai penasihat menteri keuangan, Vorapak menghabiskan sebagian besar kariernya di sektor perbankan swasta, termasuk di Bank of America dan JP Morgan Chase cabang Thailand.
Vorapak dengan tegas membantah semua tuduhan keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Dalam konferensi pers yang dikutip Channel News Asia, ia menyatakan bahwa pengunduran dirinya bertujuan untuk memusatkan perhatian pada proses hukum yang akan dihadapinya. “Untuk melawan pertempuran hukum ini, saya butuh waktu dan saya khawatir itu akan mengganggu peran utama saya di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Walaupun kasus korupsi bukan hal asing di Thailand negara yang sering kali memperlihatkan kaburnya batas antara dunia bisnis dan politik skandal yang secara langsung menghubungkan pejabat tinggi dengan industri penipuan digital bernilai miliaran dolar di kawasan Asia Tenggara tergolong langka.
Langkah mundur Vorapak juga menjadi sorotan atas semakin luasnya pengaruh sindikat kejahatan siber di Asia Tenggara, yang telah mendorong sejumlah negara seperti Korea Selatan dan Jepang untuk mengambil tindakan tegas.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
