NARASITODAY.COM, WASHINGTON — Rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghidupkan kembali uji coba senjata nuklir memunculkan kekhawatiran dan ketidakpastian di ibu kota.
Melalui unggahan di media sosial pada Rabu malam (29/10/2025), Trump menyampaikan pernyataan mengejutkan hanya beberapa jam sebelum sidang konfirmasi Wakil Laksamana Richard Correll di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat pada Kamis (30/10/2025).
Correll, yang diajukan sebagai calon pemimpin Komando Strategis AS (STRATCOM), akan bertanggung jawab atas pencegahan dan kemampuan serangan nuklir. Dalam unggahannya, Trump menegaskan bahwa AS perlu “memulai pengujian senjata nuklir” agar tidak tertinggal dari dua kekuatan besar lainnya. “Rusia berada di posisi kedua, dan China di posisi ketiga, tetapi bisa menyusul dalam lima tahun,” tulisnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan utama dalam sidang Correll. Para senator dari Partai Demokrat dan Republik mempertanyakan maksud Trump serta dampaknya terhadap stabilitas internasional.
Ketua Komite, Senator Jack Reed, mempertanyakan apakah langkah tersebut akan memicu perlombaan senjata nuklir baru. Correll menjawab dengan hati-hati, “Jika saya dikonfirmasi, peran saya adalah memberikan nasihat militer terkait arah kebijakan uji coba tersebut.”
Senator independen Angus King juga mengangkat pertanyaan apakah yang dimaksud Trump adalah pengujian sistem peluncur seperti rudal, bukan ledakan nuklir. Correll menjawab, “Saya tidak tahu maksud pasti Presiden, namun interpretasi itu mungkin saja.”
Ancaman terhadap moratorium 33 tahun
Sejak 1992, AS tidak lagi melakukan uji coba ledakan nuklir, dan selama ini Pentagon mengandalkan simulasi komputer untuk memastikan kesiapan senjata. Namun, pernyataan Trump menimbulkan kekhawatiran akan berakhirnya moratorium yang telah berlangsung selama 33 tahun.
“Tidak ada alasan rasional bagi AS untuk kembali melakukan uji coba ledakan nuklir. Langkah itu justru membuat warga AS kurang aman,” ujar Tara Drozdenko, Direktur Program Keamanan Global di Union of Concerned Scientists. Sebaliknya, Wakil Presiden JD Vance mendukung kebijakan tersebut dengan alasan bahwa uji coba diperlukan untuk memastikan keandalan senjata nuklir AS.
Sinyal politik ke Rusia dan China
Beberapa pengamat menilai langkah Trump sebagai strategi politik untuk menunjukkan ketegasan kepada Rusia dan China menjelang pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping di Korea Selatan. Dalam unggahannya, Trump menyebut bahwa perintah pengujian bertujuan agar AS “berada pada posisi setara” dengan kedua negara tersebut.
Rusia sendiri telah melakukan sejumlah uji coba senjata nuklir baru. Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa jika negara lain memulai uji coba nuklir, Moskow juga akan melakukannya.
Sementara itu, China yang sedang memperluas kekuatan nuklirnya, menolak ajakan AS untuk berdialog mengenai pengendalian senjata, dengan alasan kapasitas nuklirnya masih jauh lebih kecil dibanding AS dan Rusia.
“Jika tujuannya untuk menekan China agar mau bernegosiasi, kemungkinan besar itu tidak akan berhasil,” ujar James Acton, Direktur Program Kebijakan Nuklir di Carnegie Endowment for International Peace.
Dampak terhadap kepentingan nasional AS
Yayasan Ploughshares Fund memperingatkan bahwa mengakhiri moratorium justru bisa menguntungkan negara pesaing AS, karena memberi mereka pembenaran untuk melakukan hal serupa. “Kembalinya AS pada uji coba nuklir hanya akan membantu pesaingnya mengejar ketertinggalan dalam riset dan pengembangan senjata,” tulis lembaga tersebut.
Departemen Energi AS memiliki fasilitas uji coba di Nevada yang secara hukum harus siap digunakan dalam waktu 36 bulan jika diperlukan. Namun, Senator Jacky Rosen dari Nevada menyatakan penolakannya terhadap kemungkinan uji coba di wilayahnya. “Negara bagian saya sudah cukup menderita akibat uji coba nuklir selama 1951–1992. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi,” tegas Rosen.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
