NARASITODAY.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa masa depan pemerintahan daerah bergantung pada seberapa siap mereka beradaptasi dengan dunia digital.
Ia mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat literasi keuangan digital sebagai pondasi utama menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efektif dan transparan.
Pesan itu disampaikan Tito dalam sambutannya pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit dan Expo di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan mendesak bagi Pemda agar mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menutup celah kebocoran anggaran.
“Mudah-mudahan ini bisa disuarakan ke teman-teman lain ada 552 pemerintah daerah, 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten untuk mempercepat digitalisasi pemerintahan. Dari awal, kami memang selalu mendukung adanya sistem digital,” ujar Tito di hadapan peserta.
Tito menjelaskan bahwa transformasi digital di tubuh pemerintahan daerah membutuhkan dua tahapan besar. Pertama, meningkatkan literasi digital dan finansial di kalangan aparatur Pemda agar siap menghadapi sistem baru.
Kedua, membangun integrasi antara sistem digital di daerah dengan sistem nasional sehingga data antarwilayah bisa saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, integrasi tersebut akan menciptakan transparansi alur transaksi keuangan daerah. Dengan begitu, potensi kebocoran anggaran bisa ditekan karena setiap rupiah yang masuk dan keluar tercatat secara real time.
Dalam forum itu, Tito juga menyoroti peran penting Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Menurutnya, Dukcapil menyimpan “harta karun digital” berupa data biometrik sekitar 99 persen penduduk Indonesia mulai dari sidik jari, iris mata, hingga face recognition.
Data tersebut kini menjadi fondasi penting dalam berbagai sektor, mulai dari perbankan, fintech, hingga layanan publik.
“Kalau dulu KTP bisa dipalsukan, sekarang cukup dengan wajah. Sistem bisa langsung mengenali, apakah benar ini si A atau si B. Hampir mustahil tertukar,” katanya.
Tito mencontohkan penerimaan pajak daerah yang selama ini kerap bocor, seperti pajak hotel, restoran, dan parkir. Ia menyebut, banyak transaksi sudah dibayar masyarakat, tapi tidak seluruhnya tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Dengan sistem digital, kata Tito, setiap transaksi bisa langsung terpantau dan tercatat otomatis.
Ini tak hanya memperkuat akuntabilitas keuangan daerah, tapi juga meningkatkan PAD tanpa menambah beban pajak baru bagi masyarakat kecil.
“Saya berpikir, bagaimana caranya teman-teman Pemda bisa menambah pendapatan lewat digitalisasi,” tegasnya.
Wartawan : Andreas
