Ancaman Serius untuk Kakao Indonesia, ‘Emas Cokelat’ yang Terus Menipis

NARASITODAY.COM, BADUNG – Industri kakao Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu produsen kakao premium di dunia, kini menghadapi tantangan serius berupa penurunan lahan dan volume produksi yang berkelanjutan. Kondisi ini berpotensi mengancam kontribusi strategis komoditas ‘emas cokelat’ ini terhadap perekonomian dan penerimaan negara.

Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia, Soetanto Abdoellah, mengakui secara terbuka bahwa tren kemunduran ini nyata. “Areal dan produksi terus menurun,” tukasnya dalam acara Kunjungan Kerja Media “Kontribusi Kakao untuk APBN & Perekonomian Nasional” di Badung, Senin (24/11/2025).

Penurunan produksi ini memaksa industri pengolahan kakao dalam negeri untuk menambal kekurangan suplai bahan baku melalui impor, meskipun Indonesia berstatus sebagai negara penghasil kakao.

Data yang dipaparkan oleh Analis Ahli Madya Direktorat Strategi PNBP DJSEF, Nurlaidi, menggarisbawahi kekhawatiran tersebut. Angka menunjukkan penyusutan yang signifikan dalam empat tahun terakhir:

Penurunan luas lahan dari 1,51 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 1,39 juta hektar pada tahun 2024 menunjukkan adanya konversi lahan atau kurangnya revitalisasi kebun.

Padahal, industri kakao merupakan sektor yang strategis bagi penerimaan negara. Kontribusi kakao kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 mencapai Rp3,7 triliun dari sektor pajak, ditambah Rp240 miliar dari bea keluar. Realisasi bea keluar periode Januari hingga September 2025 sendiri telah mencapai Rp150,7 miliar.

Di luar aspek fiskal, kakao memiliki peran penting dalam diversifikasi ekonomi nasional, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan menjadi cokelat dan produk turunan, serta mengurangi ketergantungan pada komoditas ekspor pertanian dominan lainnya, seperti kelapa sawit.

Lebih lanjut, Nurlaidi menyoroti aspek pembangunan regional. “Peningkatan produksi dan pengolahan kakao dapat membantu mengangkat ekonomi daerah tersebut melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya.

Industri kakao, yang sering terpusat di daerah pedesaan yang kurang berkembang, berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan penyeimbang pembangunan. Oleh karena itu, penurunan produksi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan stakeholder untuk menjamin keberlanjutan sektor yang tidak hanya penting bagi penerimaan negara, tetapi juga bagi kesejahteraan petani di pedesaan.***