NARASITODAY.COM, JAKARTA — Anak-anak Indonesia menghadapi risiko tinggi terdampak perubahan iklim, termasuk ancaman bencana seperti banjir bandang, tanah longsor, dan polusi udara.
Peringatan ini disampaikan UNICEF, bersamaan dengan laporan terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengenai dampak tragis banjir dan tanah longsor di Sumatra.
Data BNPB per Selasa (2/12/2025) menunjukkan bencana di Sumatra telah merenggut 712 korban meninggal dunia, 507 orang hilang, dan 2.564 orang terluka. Selain korban jiwa, bencana ini juga melumpuhkan sektor pendidikan, di mana lebih dari 1.000 sekolah rusak dan puluhan kampus lumpuh aktivitasnya.
Tragedi ini menjadi bukti nyata bahwa krisis iklim telah mengancam kesehatan, pendidikan, dan keamanan jutaan anak di Tanah Air.
Para ahli hidrologi menyoroti peran aktivitas manusia, khususnya deforestasi, yang memperparah dampak bencana alam. Dr. Ir. Hatma Suryatmojo, S.Hut., M.Si., IPU, Pakar Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS UGM, menegaskan bahwa banjir dan longsor di Sumatra bukan semata-mata faktor alam.
“Pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sedimen ini akhirnya memperbesar risiko luapan banjir. Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” ungkapnya, dikutip dari laman UGM, Rabu (3/12/2025).
Kerusakan hutan di Indonesia, yang disorot oleh laporan PBB sejak 1800-an sebagai penyebab utama perubahan iklim global, semakin memperburuk krisis. Indonesia, yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, diperkirakan kehilangan lebih dari 28 juta hektar tutupan pohon antara tahun 2001 hingga 2021 luas yang melebihi wilayah Inggris Raya terutama karena penebangan liar dan perkebunan kelapa sawit.
Laporan UNICEF menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari 50 negara teratas di dunia di mana anak-anak paling berisiko terkena dampak perubahan iklim. Anak-anak Indonesia sangat rentan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor, polusi udara, dan banjir.
Perwakilan UNICEF, Debora Comini, menyebut krisis ini sebagai krisis hak anak.
“Krisis iklim adalah krisis hak anak,” kata Debora Comini, dikutip dari laman resmi UNICEF.
“Indonesia termasuk di antara 50 negara teratas di dunia di mana anak-anak paling berisiko terkena dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Namun, jika kita bertindak sekarang, kita dapat mencegah situasi menjadi lebih buruk,” imbuhnya, menyoroti pentingnya investasi pada layanan sosial, seperti kesehatan, gizi, dan pendidikan.
UNICEF mendesak negara-negara berisiko untuk mengurangi emisi setidaknya 45% (dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2010) pada tahun 2030 agar pemanasan global tidak melampaui 1.5C.
Indonesia sendiri, yang menduduki peringkat ke-48 dari 191 negara paling berisiko terhadap bahaya iklim (Indeks Risiko INFORM 2023), serta peringkat kelima paling berisiko terhadap banjir dan kenaikan permukaan air laut, menghadapi tekanan global untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
