NARASITODAY.COM, SOFIA – Sebuah sejarah politik baru telah terukir di Bulgaria. Pada Kamis (11/12/2025), pemerintahan Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov secara resmi runtuh menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh Generasi Z (Gen Z). Peristiwa ini menandai pertama kalinya sebuah pemerintahan di Eropa digulingkan secara langsung oleh kekuatan mobilisasi Gen Z.
Keberhasilan gerakan ini menjadi catatan spesial, menyusul aksi-aksi serupa yang dimotori Gen Z di berbagai belahan dunia, mulai dari Bangladesh, Nepal, Kenya, hingga Madagaskar. Namun, di Bulgaria, gerakan ini mencapai klimaksnya dengan pengunduran diri Perdana Menteri.
Dalam pernyataan resmi kepada Parlemen, Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengumumkan pengunduran dirinya, mengakui bahwa keputusan tersebut adalah respons langsung terhadap tekanan dari jalanan.
“Kita harus bangkit untuk memenuhi tuntutan mereka, dan tuntutan mereka adalah pengunduran diri pemerintah,” tegas Zhelyazkov, menandakan pengakuan pemerintah terhadap aspirasi yang disuarakan oleh para pemuda dan masyarakat sipil.
Aksi massa yang mengguncang Sofia dan kota-kota besar lainnya telah berlangsung sejak awal Desember 2025. Ratusan ribu warga, yang didominasi oleh Gen Z, aktif menggemakan seruan demonstrasi melalui media sosial, menjadikannya sebuah gerakan organik yang sulit dibendung.
Demonstrasi ini merupakan puncak dari serangkaian protes yang sebenarnya telah dimulai sejak penangkapan Wali Kota Varna, Blagomir Kotsev, pada Juli 2025.
Namun, faktor pemicu utama keruntuhan ini adalah rencana pemerintah untuk menyetujui kenaikan pajak di tengah potongan gaji untuk jaminan sosial yang terus meningkat. Tuntutan ini bukan sekadar masalah pajak, melainkan refleksi dari ketidakpuasan mendalam terhadap sistem perlindungan sosial dan pendidikan yang stagnan.
Dilansir TVP World, kekhawatiran masyarakat memuncak pada kebijakan baru yang mengalihkan anggaran besar ke Kementerian Dalam Negeri. Warga Bulgaria mencurigai anggaran tersebut akan disalahgunakan dan berpotensi menjadi objek korupsi.
Persatuan pekerja dan pedagang bahkan menyebut Rancangan Anggaran Negara 2026 sebagai yang terburuk dalam 30 tahun terakhir. Sejumlah ekonom telah memperingatkan bahwa anggaran baru ini dapat meningkatkan utang publik negara hingga 10 persen.
Selain isu korupsi dan fiskal, sepanjang tahun 2025, Bulgaria juga diwarnai demonstrasi menolak penerapan mata uang Euro. Aksi ini, yang sebagian dimotori warga pro-Rusia, mengkhawatirkan ancaman inflasi dan hilangnya kedaulatan moneter negara tersebut.
Dengan runtuhnya kabinet di tengah tuntutan pengunduran diri yang keras, Bulgaria kini memasuki babak politik baru yang penuh ketidakpastian, didorong oleh kekuatan Generasi Z yang menuntut transparansi dan tata kelola yang lebih baik.***
Editor : Alysa
Sumber : idntimes.com
